Yusril Ihza Mahendra, sumber: kanalhukum.id

Majalahayah.com, Jakarta – Ketua Umum PBB,  Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada proses verifikasi atasnya partainya oleh KPU Manokwari Selatan. Karena itu putusan KPU untuk tidak meloloskan PBB harus ditarik.

“Ketua KPU Manokwari Selatan mengatakan telah melakukan verifikasi faktual usai keputusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan pada 11 Februari 2018 dan menyatakan PBB tidak memenuhi syarat pada bagian keanggotaan. Nyatanya proses verifikasi itu tidak ada, sama sekali tidak ada,” ujar Yusril di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin, (26/2/2018).

Yusril mengungkapkan sudah ada delapan anggota yang mendatangi KPU Manokwari Selatan. Sebagai salah satu cara memenuhi persyaratan.

“Padahal menurut ketentuan, KPU yang seharusnya ke Kantor PBB untuk verifikasi,” ungkap Yusril.

Tapi saat itu pihak KPU Manokwari Selatan menolak para anggota PBB tersebut saat ingin menyerahkan kartu anggota. Karena berasal dari satu kecamatan.

“Ini sebelumnya tidak ada pemberitahuan, tidak ada sosialisasi, tidak ada jadwal yang menyatakan sedang proses verifikasi. Lalu atas dasar apa KPU minta sebaran? UU mengatakan tak diperlukan, yang penting itu anggotanya cukup,” kata Yusril.

Padahal Yusril menyatakan pihak KPU Papua Barat telah menyatakan PBB memenuhi syarat. Hal yang aneh baginya karena pihak KPU Manokwari Selatan malah menyatakan tidak lolos.

“Dalam berita acara KPU Papua Barat, PBB dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi dan faktual, tapi di KPU Manokwari Selatan dinyatakan tidak memenuhi syarat,” tutur dia.

Bahkan dirinya menyatakan bahwa ada persekongkolan atas keputusan KPU tersebut. Terutama untuk menjegal PBB menjadi peserta pemilu 2019.

“Itu adalah keterangan palsu untuk tidak meloloskan PBB, itu berarti ada persekongkolan jahat untuk mencegah PBB jadi peserta Pemilu 2019,” tutur dia.