Amien Rais Singgung Partai ‘Setan’, Waketum MUI : Tidak Bermaksud Kaitan dengan...

Amien Rais Singgung Partai ‘Setan’, Waketum MUI : Tidak Bermaksud Kaitan dengan Partai-Partai Nasional

7647
SHARE
Foto : Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais. (Majalahayah.com/YT)

Majalahayah.com, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi pernyataan Bapak Amin Rais tentang adanya dua partai yaitu partai Allah (hizb Allah) dan partai setan (hizb syaithan) yang ada dalam Al-Qur’an.

MUI menyatakan di dalam al-Quran surat al-Mujadilah ayat 19 sd 22 itu memang menerangkan adanya 2 golongan manusia yaitu golongan setan (hizb as-syaithan) dan golongan Allah (hizb Allah).
Golongan setan itu disebutkan sebagai golongan orang yang selalu berdusta, lupa mengingat Allah; suka menentang ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan mereka itu adalah golongan orang yang merugi.

Baca juga :   Kumpulkan Bukti Pengaduan, PB IDI Tunda Pemecatan Dr Terawan

Dan satu lagi yang disebut golongan Allah (hizb Allah) yaitu golongan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah. Mereka adalah termasuk golongan orang yang beruntung.

Menurut MUI konteks ayat tersebut di atas lebih pada makna transendental yaitu tentang akidah, keyakinan, atau keimanan kepada Allah SWT bukan dalam konteks politik. Jadi menurut MUI tidak tepat jika ada pihak yang mengaitkan ayat tersebut di atas dengan konteks politik kepartaian di Indonesia.

Baca juga :   LP Ma'rif NU Protes Buku IPS SD Kelas VI yang Sebutkan Yerusalem Ibu Kota Israel

“Saya berprasangka baik Pak Amin Rais tidak bermaksud mengaitkan ayat tersebut dengan kondisi partai-partai di Indonesia.” Zainut Tauhid Sa’adi selaku Wakil Ketua Umum MUI, melalui siaran pers kepada awak media, Senin (16/4/2018).

MUI juga mengimbau kepada semua elit politik untuk bijak dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya ketika mengutip ayat suci al-Quran atau ajaran agama lainnya, agar terhindar dari tuduhan melakukan politisasi agama atau eksploitasi agama untuk kepentingan politik.

“Lebih dari itu untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman, konflik dan kegaduhan di masyarakat,” pungkasnya.