Utang, Kemiskinan dan Revolusi Sosial

Utang, Kemiskinan dan Revolusi Sosial

71
SHARE

Majalahayah.com, Jakarta – Zulkifli Hasan (ZH/Ketua MPR) dan Sri Mulyani (SMI) beradu argumentasi soal hutang yang membengkak. ZH geleng geleng kepala, Hutang sudah hampir rp 400 Trilyun yang harus dibayar tahun ini. Belum ditambah bunga, rp. 238 Triliun. Namun, SMI menyanggah dengan 7 poin dalam facebook nya, diantaranya 3 argumen sbb :

1) hutang ini adalah warisan rezim SBY. Menurutnya sebesar 44% warisan SBY, 2) utang ini sebanding dengan naiknya proporsi atau rasio anggaran kesehatan thd utang. Pada tahun 2019, anggaran kesehatan 122 T atau 4,77 kali tahun 2009, 3) utang ini masih aman di bawah 30%, sementara UU membolehkan utang sampai dengan 60% PDB.

Ada 3 hal yang perlu dicatat dari perdebatan mereka, 1) terungkap, sebagaimana kata ketua MPR, bahwa awalnya SMI menyembunyikan info adanya hutang jatuh tempo Rp. 399 T dalam nota keuangan resmi. 2) SMI ingin memberi kesan bahwa cicilan hutang tersebut dari masa lalu. (Bukankah dia menteri kepala Bappenas dan keuangan di masa itu?) 3. Hutang itu untuk urusan rakyat kecil, yakni anggaran kesehatan. Bukan untuk infrastruktur. Jadi kalau hutang tentu rakyat miskin harus ikut tanggung jawab?

Sejak polemik utang di atas, ditambah kritikan Rizal Ramli secara terus menerus kepada SMI, situasi di masyarakat juga mengalami peningkatan pembicaraan soal utang.  Àpalagi dollar terus meroket terhadap rupiah. Sebab, hutang kita, baik  negara (“Sovereign debt”) maupun swasta telah bertambah sekitar 1500 rupiah setiap hutang 1 dollar dalam setahun terakhir ini. Belum lagi kepentingan praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan dollar bagi pembayarannya.

Oleh karenanya kita perlu memeriksa lebih dalam lagi soal utang ini terkait dengan beban pembangunan, kekerasan sosial dan penderitaan rakyat yang akan menanggungnya. Sebab, krisis 97/98 menunjukkan rakyat semua turut menanggung beban krisis ekonomi, berupa hutang 600 Triliun yang harus dibayar negara selama 30 tahun sejak masa itu dan adanya kerusuhan sosial. Fenomena yang sama juga kita saksikan di negara-negara barat, seperti Yunani, Italia, Iceland dan lain-lain yang terjerat hutang sejak krisis ekonomi 2008.

Infrastruktur dan Hutang Kita

Suzuki, dalam “Indonesia Lives Dengerously with  355 billion Dollar Infrastructure Drive”,
Nikkei Asian Review, November 2017, menguraikan ambisi rezim Jokowi dalam hal infrastruktur. Sejak awal Jokowi me launching rencana pembangunan 1000 km tol, lebih dari 3000 km rel kereta api, 24 pelabuhan dan 35.000 MW power plant, selama 5 tahun kepresidenannya, dengan biaya rp. 4800 Triliun ($355 billion).

Untuk pembiayaan yang ambisius ini, pemerintah mempebesar anggaran untuk infrastruktur, khususnya dengan pengurangan dan pengalihan subsidi BBM, listrik dan gas elpiji; melakukan hutang; menggerakkan BUMN untuk menghutang dan menjalin kerjasama pembiayaan dengan investor lokal dan asing.

BUMN, atas beberapa alasan, seperti kerumitan birokrasi pemerintah dan lambatnya realisasi pembiayaan, akhirnya banyak mengambil alih kepemimpinan dalam mewujudkan ambisi ini. BUMN, khususnya Infrastruktur, menjadi lokomotif.

Suzuki mencatat kenaikan hutang 7 BUMN (4 diantaranya bidang infrastruktur) mencapai Rp 200 Triliun pada September 2017. Sebuah kenaikan sebesar 300 persen selama 3 tahun.

Pada Januari 2018, Bloomberg dalam situsnya melaporkan hanya setengah dari rencana pembiayaan Jokowi yang mendapatkan komitmen (janji). Untuk itu Jokowi tetap  mengejar ambisinya untuk mencari 150 milyar dollar lagi, sampai akhir pemerintahannya.

Dalam laporan Bloomberg yang berjudul “Indonesia Needs $157 Billion for Infrastructure Plan” itu, pemerintah berharap dapat memenuhi sebesar, $ 15 Milyar, BUMN sebesar $44,8 Milyar dan sisanya $ 109,8 Milyar dari investor swasta lokal dan asing.

Namun, ambisi Jokowi ini kandas dengan meroketnya dollar terhadap rupiah. Belakangan ini Jokowi sudah sibuk dengan propaganda pembangunan sumberdaya manusia. Mulai memperbanyak subsidi kembali, baik mengadakan kembali premium bersubsidi, memperbesar dana desa, menambah dana dan cakupan bansos PKH dan BPNT, dana padat karya dll.

Meski propaganda infrastruktur telah berganti ke sumber daya manusia, sejarah mencatat hutang Indonesia melonjak tajam karena infrastruktur, bukan untuk program sosial.

Menurut data statistik BI,  Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2018 tercatat sebesar 355,7 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 179,7 miliar dolar AS, serta utang swasta sebesar 176,0 miliar dolar AS. Penambahan utang yang diciptakan pemerintahan Jokowi ini lebih dari 1000 triliun dalam waktu 4 tahun.

Utang dan Dollar Meroket

Jokowi sudah berjanji dua kali soal dollar ini. Pada masa akan berkuasa, pendukung utama Jokowi menebarkan propaganda bahwa dollar akan turun dari rp. 12.000 ke rp.10.000 per dollar jika Jokowi berkuasa. Kedua, Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa rupiah akan meroket pada September 2016.

Baca juga :   Bangsa Ini Butuh Ustadz Abdul Somad

Namun, kita tahu, sampai saat ini dollar terus menguat, bahkan sudah mencapai angka krisis ekonomi 98, yakni 1 dollar sama dengan  Rp. 14 .800.

Meroketnya dollar sudah pasti cepat atau lambat akan mengantarkan ekonomi kita pada krisis. Pertama, hutang akan membengkak, baik pemerintah maupun swasta. Hutang pemerintah ini akan memperburuk kemampuan membayar hutang dan membiayai pembangunan, khususnya infrastruktur.

Kedua, beban hutang swasta yang meningkat dan sikap swasta dalam merespon situasi ini dengan menurunkan aktifitas bisnisnya, akan menjadi pendorong lemahnya kemampuan pemerintah mencari pendapatan, khususnya pajak, dan menurunnya kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja.

Namun, sebagaimana analisa dan pengamatan Ruchir Sharma (2016) soal hutang, bahwa situasi ini seringkali disikapi terlambat, karena “credit mania” yang dipuja puji lembaga rating dan lembaga pengutang, membuat posisi kita masuk dalam jebakan.

Jebakan itu sejatinya telah terjadi saat ini. Karena 1) kemampuan membayar bunga hutang kita dilakukan dengan kembali menghutang. 2) neraca perdagangan defisit. 3) perekonomian secara keseluruhan melesu.

Kutukan Hutang

Utang tentu di butuhkan untuk pembangunan. Itu hal basic dalam ilmu ekonomi pembangunan. Masalahnya, negara-negara berkembang sering terjebak dalam utang yang menghancurkan.

Pembangunan 32 tahun orde baru hancur seketika manakala hutang membengkak mencapai 174 milyar dollar saat itu (pada saat krisis 97/98 hutang tersebut dalam proporsi yang hampir sama jumlah hutang negara dibanding swasta).

Pertumbuhan ekonomi orde baru 8% tahun 1996 terhempas ke -13% tahun 98. Dollar dari rp. 2600 per dollar terjun bebas ke rp 16.000.  Inflasi dari 6,5% menjadi 65%. Krisis ekonomi terjadi secara dahsyat dan berkepanjangan. Indonesia harus masuk “rumah sakit” dengan pertolongan IMF berupa “43 milyar bail out” dan program program yang dikendalikan IMF selama bertahun tahun dengan kontrak yang dikenal sebagai “letter of intens”.

Pengutang tentu saja tidak ingin mendapatkan sedikit keuntungan, selain mendikte bunga utang dan pembayaran utang, pengutang seringkali menghina Bangsa Indonesia, seperti memaksa sumberdaya energi, air, hutan dlsb. dalam perjanjian yang merugikan kita.

Selama dalam kendalai IMF di atas, undang undang terkait tentang kekayaan negara dan investasi semuanya bersifat memiskinkan kita. Misalnya, UU Migas yang mengatur maksimal penjualan minyak ke dalam negeri hanya boleh 25% saja.

3 Cara Pandang Tentang Hutang

Ada 3 cara melihat hutang dalam pembangunan. Yakni, a) seperti pandangan SMI yang hidupnya banyak didekasikan pada IMF dan World Bank, pemberi hutang.  Pandangan ini melihat bahwa dengan hutanglah sebuah negara akan maju. Tiada negara bisa besar tanpa hutang. Apalagi negara negara miskin, yang butuh bantuan untuk menghilangkan kemiskinan itu.
b) Cara pandang kedua seperti Ruchir Sharma, seorang “investment bankers” Morgan Stanley, yang namanya sangat melambung dengan bukunya “the rise and fall a nation”. Ada 3 hal yang menurutnya penting dilihat soal hutang. Pada bukunya itu, bab “The Kiss if Debt”, pertama, dalam hutang ada kepentingan pengutang dan peminjam, khususnya swasta, yang saling mendorong  membengkaknya hutang terus menerus. Ini yang disebutnya “credit mania”. Mereka lupa diri dan lalai atas manfaat hutang tersebut.

kedua, pertumbuhan hutang, khususnya swasta, terus jauh di atas pertumbuhan ekonomi (gdp). Khusus hutang swasta ini, sekali lagi, Sharma memberikan bobot yang sangat penting.

Menurut penelitian dia, siklus 5 tahun akan terjadi, di mana, situasi utang yang tidak terkendali itu setelah berturut turut 5 tahun, akan mengakibatkan krisis ekonomi.

Puncak 5 tahunan ini selalu ditandai dengan pujian-pujian majalah internasional utama, seperti Time kepada Menteri Keuangan atau Presidennya, dan juga pujian-pujian perating internasional.

(sebagai catatan:
Laura Alfaro (harvard University) dan beberapa akademisi dari universitas lainnya di USA dalam “Lessons Unlearned? Corporate Debt
in Emerging Markets”, 2017, memastikan peranan hutang swasta turut serta memperburuk ekonomi negara, ketika terjadi krisis hutang.)

ketiga, menurut Sharma, situasi akan memasuki Debtophobia. Hutang pada masa ini sudah tidak terkendali. Kemampuan membayar hutang sulit. Investor takut memberi hutang baru. Ekonomi mulai terpukul. Pertumbuhan menurun.

Dia mengatakan bahwa semua orang, baik pemerintah maupun swasta, ditandai dengan ketakutan membicarakan utang. Ini yang disebutnya Debtophobia. Sebab, hutang yang tadinya menunjukkan sisi baik, sekarang menjadi kutukan.

Jika sebuah rezim masih tidak sensitif terhadap situasi ini, ekonomi akan  hancur.

C. Cara pandang ketiga adalah cara pandang konspirasi, seperti yang diuraikan Perkins, dalam bukunya “Confession of the Economic Hit Man”.

Cara pandang Perkins, yang bukunya sempat “best sellers”, menguraikan pengalamannya bekerja diberbagai negara, juga Indonesia, untuk menciptakan hutang bagi negara-negera berkembang. Dia bekerja mendesain proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan, energi, dan sebagainya, untuk dijalankan pemerintah negara berkembang, sehingga perlahan-lahan negara tersebut ketergantungan dengan hutang. Hutang yang awalnya berbiaya murah, lama kelamaan menjerat pengutang, dan mulai dikenakan biaya tinggi.

Baca juga :   Anies Tak Bisa Ditaklukkan, Para Tycoon Reklamasi Pindah Ke Kepri

Ketika Perkins menulis bukunya, pengutang atau kreditor masih merujuk kepada lembaga multilateral seperti IMF dan World Bank, serta negara-negara barat. Saat ini, dengan hadirnya Cina sebagai kreditor, teori konspirasi kembali menguat dalam tuduhan baru.

Rex Tillerson, mantan state of secretary  USA era Trump, menuduh Cina menjebak negara negara miskin dunia dengan utang bukan untuk keuntungan bunga, melainkan untuk mengambil alih negara tersebut.

Utang dan Kemiskinan

Sri Mulyani berusaha menampilkan wajah protogonis dari seorang neoliberal atau memanipulasi wajah jahat sosok neolib terhadap orang orang miskin seolah menjadi pahlawan, ketika membandingkan (dalam debat dengan ketua MPR) betapa belas kasihnya pemerintah terhadap orang 2 miskin dengan menambah anggaran kesehatan dan dana desa.

Saat ini, karena menjelang pemilu, Sri Mulyani berusaha melawan prinsipnya tersebut, demi membuat rakyat berterimakasih dengan rezim Jokowi. Sebagaimana terlihat anjuran menteri sosial beberapa waktu lalu, agar rakyat memilih kembali Jokowi karena anggaran bansos naik 100%.

Namun, sekali lagi, tindakan rezim jokowi kepada rakyat miskin ini akan mengalami dilema, khususnya ketika investor tidak berbaik hati. Sebagai pengutang, investor dan kreditor tentu ingin uangnya lebih utama dikembalkan ketimbang rejim Jokowi membengkakkan anggaran bantuan sosial itu.

Moody, lembaga pemberi rating, misalnya, meski menaikkan rating Indonesia pada bulan April dari Baa3 ke Baa2, namun sebulan kemudian telah memberi peringatan Indonesia sebagai negara beresiko tertinggi setelah India. Peringatan ini sebagai sinyal Moody tidak ingin kehilangan kredibilitasnya terhadap investor.

Sri Mulyani, sebagai eks petinggi IMF dan World Bank, pasti akan kembali pada preskripsi standard mereka, yakni “austerity” alias penghematan. Penghematan dalam setiap krisis artinya mengurangi biaya sosial dan memperparah nasib orang miskin.

Alhasil, dapat diperkirakan, “sogokan sosial” rejim Jokowi ini akan berumur pendek dan akan menjadi bumerang pada masa selanjutnya yang tidak terlalu lama. Jika subsidi hanya terjadi “secara kilat”, lalu hilang kemudiannya, akan memicu kekecewaan massa rakyat miskin tersebut.

Revolusi Sosial

Menarik benang merah antara hutang dan revolusi sosial tentu sedikit rumit untuk dimengerti.

Sebenarnya, isu revolusi sosial ini adalah isu utama selama 4 tahun rezim Jokowi. Sementara masalah hutang yang membengkak dipacu dollar meroket, adalah sumbu pemicu saja.

Apakah revolusi sosial itu?

Revolusi sosial yang menjadi beberapa tema selama 4 tahun belakangan ini adalah adanya tuntutan perubahan struktural dan adanya situasi ketegangan kultural dalam masyarakat. Perubahan struktural berupa adanya tuntutan “sharing of prosperity”, di mana kemiskinan dan ketimpangan sosial dianggap sudah begitu besar.

Tuntutan struktural bahayanya juga berimpit pula dengan tema pribumi vs asing /aseng. Sebuah tema laten di Indonesia.

Disampin hal struktural di atas, situasi kultural berupa “divided society” (masyarakat terbelah), sudah terjadi dan terus membara selama 4 tahun ini. Sebuah kelompok selalu mengatasnamakan tema Pancasila dan Kebhinnekaan. Sedangkan kelompok lainnya mengatas namakan pribumi dan Islam.

Situasi struktural dan kultural di atas, apabila situasi krisis yang akan datang begitu dalam, tentu dapat menjadi pemicu  “sumbu pendek” adanya ledakan sosial di masyarakat. Ditambah lagi ketegangan sosial akan terus berlangsung selama menunuju pilpres 2019.

Beberapa bulan lalu, salah satu pemilik tanah perkebunan terbesar mengutus direktur perusahannya bertemu saya tentang bagaimana situasi nasional dan bagaimana seharusnya “sharing of prosperity” itu seharusnya. Hal ini, saat itu, dipicu “perang opini” antara Amien Rais dan LBP soal isu reformasi agraria.

Kepada utusannya tersebut, saya katakan bahwa “perdamaian” antara kaum kapitalis vs rakyat miskin harus paralel antara konsep “sharing of prosperity” dan ketulusan kaum kapitalis tersebut. Ketulusan itu artinya mau berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, seperti misalnya, antara APINDO vs Serikat Buruh di awal masa reformasi.

Tentu saja ancaman revolusi sosial ini sesuatu yang buruk buat siapapun, khususnya rakyat kecil. Untuk itu, semua “stake holders” negara perlu berembug mencari “bantalan” agar krisis ekonomi ke depan tidak berdampak sebuah revolusi sosial.

Perjalanan politik jangan sampai disepelekan dengan ambisi ambisi kekuasaan semata, melainkan harus memikirkan kerjasama semua pihak mencari solusinya. Yakni, sensitif terhadap krisis ekonomi, memikirkan solidaritas kaya-miskin dan mengurangi ketegangan diametral.

Oleh : Dr. Syahganda Nainggolan

(Direktur Sabang Merauke Circle)