“Tragedi” Azwar Anas: Black Campaign atau Intrik Internal Partai?

“Tragedi” Azwar Anas: Black Campaign atau Intrik Internal Partai?

137
SHARE
Azwar Anas. Sumber: Istimewa

Oleh: Iramawati Oemar

Aktivis Media Sosial

Skandal seks dan perselingkuhan kerap kali menjadi batu sandungan bagi politisi yang hendak mengikuti ajang kontestasi politik. Bahkan di negara liberal yang serba permisif dalam urusan ranjang seperti Amerika Serikat sekalipun, isu selingkuh dan hubungan seks diluar nikah pun tetap jadi ganjalan. Tak percaya? Tanya saja pada mantan Presiden Bill Clinton dan Senator Gary Hart.

Tahun 1998, seorang gadis bernama Monica Lewinsky mengaku dirinya pernah mengalami pelecehan seksual di Gedung Putih, pelakunya tak lain adalah sang presiden ganteng Bill Clinton. Sebelum Monica, ada seorang perempuan lain yang juga mengaku pernah melakukan hubungan seks dengan Clinton. Namun setelah berminggu-minggu jadi pembicaraan publik, isu itu bisa diredam.

Namun tidak demikian dengan pernyataan Monica Lewinsky. Apalagi dia bersikeras memiliki bukti, yaitu selembar rok miliknya yang katanya terkena percikan sperma Clinton. Cerdas juga gadis ini, dia simpan bukti otentik yang membuat pelakunya tak berkutik jika dilakukan tes DNA.

Kontan, publik seantero Amerika pun geger. Parlemen ikut angkat bicara. Bahkan Clinton nyaris saja di-impeach, sampai akhirnya pada ‘injury time’ Bill memilih untuk mengakui perbuatannya, bahwa benar dia pernah memaksa Monica, pekerja magang di Gedung Putih, untuk melayani nafsu seksualnya.

Didampingi istrinya yang setia, cantik dan cerdas, Bill kemudian meminta maaf kepada seluruh rakyat Amerika. Dalam pengakuan dan permintaan maafnya kepada publik, Clinton menunjukkan keharmonisan keluarganya sama sekali tak terganggu. Dia tetap mendapat support dan kepercayaan dari istrinya Hillary dan putrinya Chelsea.

Jika Clinton beruntung tak jadi di-impeach dan dapat terus melanjutkan jabatannya sebagai Presiden AS sampai Januari 2001, namun tidak demikian nasib seniornya di Partai Demokrat: Senator Gary Hart. Sebelas tahun sebelum skandal Clinton, Gary Hart, seorang senator dari Colorado yang hendak bertarung dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat, tersandung kasus yang sama.

Sebelumnya Hart dipandang sebagai kandidat terkuat nominasi capres Partai Demokrat pada Pilpres tahun 1988. Sampai akhirnya mencuat isu perselingkuhannya dengan Donna Rice. Gary Hart pun terpaksa mundur dari arena kontestasi pada Mei 1987.

Kemudian, pada Desember 1987 Hart mencoba kembali masuk ke gelanggang, namun lagi-lagi ia harus menarik diri dari laga politik itu karena nasib buruknya selama proses pemilihan awal. Artinya, meski isu itu sudah mereda, publik tak lagi mempercayainya.

Aneh bukan, di negara yang serba bebas urusan seks, kenapa para politisinya yang akan jadi pemimpin dituntut untuk “suci” dari perselingkuhan? Saya pernah bertanya pada seorang teman yang sempat lama kuliah di Amerika, sejak lulus SMA hingga selesai S1, dan dia baru kembali ke Indonesia sekitar 2 tahunan ketika skandal Bill Clinton dengan Monica Lewinsky terkuak.

“Kenapa masyarakat Amerika menuntut presidennya bersih dari skandal seks, sedangkan norma seks bebas disana diterima di tengah masyarakat? Bukankah ini tidak adil bagi Clinton?” Jawabnya: meski masyarakat Amerika sudah sedemikian bebas, tapi mereka tetap ingin pemimpinnya adalah sosok yang mampu menjadi teladan dalam segala hal. Wow! Sungguh hipokrit.

Dan ternyata, ketika Clinton mengakui perbuatannya, dia pun bebas dari impeachment. “Ya, karena masyarakat Amerika menghargai kejujuran pengakuan Clinton. Mereka menerima permintaan maafnya, oke, selesai!”

Sebaliknya, kalau Clinton bersikukuh sok suci, maka bisa jadi kasus itu akan berlanjut ke pengadilan, pembuktian akan dilakukan secara medis dan hukum, maka akan lebih memalukan lagi bagi Clinton jika terbukti pengakuan Monica Lewinsky ternyata benar.

*** *** ***

Di tanah air, dalam 3 hari terakhir ini dihebohkan dengan isu pengunduran diri Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang juga calon Wagub Jatim yang akan mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Pilgub Jatim Juni tahun ini.

Pengunduran diri disaat kurang dari seminggu penutupan pendaftaran Paslon itu disebabkan beredarnya foto tak pantas seorang pria yang diduga mirip Azwar Anas, sedang duduk di dalam mobil, dipangkuannya tampak paha seorang wanita. Di depannya ada sebotol bir/wine.

Baca juga :   Dampak Jangka Panjang Indonesia Berpaling ke Cina

Tidak hanya foto paha itu saja, belakangan juga beredar foto seorang pria di dalam kamar hotel, yang posenya lebih tak senonoh. Wajah pria itu tampak jelas, mirip sekali dengan Azwar Anas. Sejak foto paha wanita itu beredar pada hari Kamis, kemudian disusul foto pria di kamar hotel, tak ada konfirmasi dari AA.

Bahkan pemberitaan disejumlah media mainstream menyebutkan AA tak muncul di kantornya, juga tak ada di rumahnya. Gus Ipul pun yang diwawancarai live oleh TV One pada Jum’at petang, mengaku dirinya sama sekali belum bisa bertemu maupun berbicara langsung dengan calon wakilnya.

Sampai Jum’at malam, Ahmad Basarah, Wasekjen PDIP yang tampil di acara AKI Malam TV One juga tegas mengatakan AA tidak mundur dan PDIP tetap akan mendukungnya. Sementara dari pihak PKB sebagai mitra koalisi PDIP di Pilgub Jatim, menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP, jika seandainya benar AA mengundurkan diri. Sebab PKB sudah mengajukan Gus Ipul, sehingga jatah cawagub dari PDIP.

Sabtu pagi, resmi Azwar Anas menyerahkan kembali mandat pencalonan dirinya kepada PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sampai menangis pilu ketika menyampaikan kepada insan media. Tangisannya mengiringi ucapannya yang meledak-ledak karena emosi.

Hasto menganggap Azwar Anas menjadi korban black campaign. Meski tak jelas ditujukan kepada siapa, Hasto menuding ada pihak yang menggunakan cara-cara diluar keadaban untuk menjatuhkan Azwar Anas.

Sabtu petang, ketika diwawancarai oleh TV One, kembali Hasto mengulangi pernyataannya. Namun ketika host/news presenter menanyakan apakah yang dimaksud Hasto adalah lawan politik/kubu pesaing yang melakukannya, Hasto tidak menjawab secara jelas. Nah, benarkah Azwar Anas hanya menjadi korban fitnah politik dan kampanye hitam belaka?

Benarkah Ulah Kubu Lawan?

Jika ada lawan politik/kompetitor paslon Gus Ipul – Azwar Anas yang menyebar foto-foto tak senonoh itu seminggu sebelum saat pendaftaran paslon ke KPUD ditutup, saya bisa katakan itu politisi atau timses yang bodoh dan tolol, tidak menguasai strategi. Betapa tidak, senjata pamungkas kok dikeluarkan sebelum ‘peperangan’ dimulai? Kartu truf lazimnya dikeluarkan di saat-saat akhir, ketika lawan sudah mengeluarkan semua kartu jagoannya.

Rabu malam, 10 Januari 2018 jam 24.00 pendaftaran akan ditutup. Apa susahnya menunggu sampai paslon didaftarkan. Malah akan lebih bagus jika ditunggu sampai selesai tes kesehatan, verifikasi administrasi, dll, sampai semua paslon disahkan oleh KPUD, sudah ditetapkan nomor kontestannya.

Barulah lawan diserang dengan isu yang melumpuhkan. Kalau foto-foto itu disebar menjelang masa kampanye dimulai, maka bisa dipastikan AA tak akan punya muka berkampanye. Apalagi di Jawa Timur, berkampanye identik dengan blusukan ke ponpes, sowan para kyai. Dengan mencuatnya foto tak senonoh, tidak mungkin bagi AA melakukan itu.

Maka, paslon Gus Ipul – Azwar Anas bisa dilemahkan, kemungkinan popularitas mereka akan anjlok. Tapi yang terjadi tidak demikian. Foto disebar justru seminggu sebelum pendaftaran ke KPUD ditutup. Artinya masih ada peluang untuk mengganti pasangan Gus Ipul. Dan itu adalah “jatah” PDIP, siapapun orangnya. Sebab Gus Ipul sebagai cagub diusung oleh PKB.

Nah, dengan demikian, tidak mungkinkah jika oknum penyebar foto-foto itu justru dari kalangan internal partai sendiri, yang berebut peluang menjadi Cawagub mendampingi Gus Ipul, sang petahana yang diperkirakan punya chance besar untuk menang?

Kamis, 4 Januari 2018 pagi, Pramono Anung menulis di akun twitternya. Isinya memperingatkan siapapun yang akan ikut berkompetisi dalam ajang pemilihan untuk jabatan politik, maka ia harus berhati-hati dengan sampah digital yang berkaitan dengan moralitas. Twit yang ditandai dengan hastag #BOMSampahDigital dan #SekedarInfo ini awalnya sama sekali tidak dipahami dan tidak diasosiasikan dengan Azwar Anas.

Sejumlah cuitan yang menanggapi twit Pramono Anung bahkan gagal paham dan mengaitkannya dengan janji-janji kampanye yang diingkari. Barulah pada hari berikutnya ada yang menghubungkan dengan Bupati Banyuwangi itu, setelah isu pengunduran diri Anas ramai diberitakan di media mainstream.

Baca juga :   Qatar Diisolasi Saudi Cs, Siapa Teriak Siapa? (Part 2)

Tidakkah ini aneh? Bukankah Pramono Anung kader PDIP? Jika dia sudah tahu potensi ‘sampah digital’ milik AA akan jadi bom, semestinya Pramono bisa menyampaikan hal ini ke internal partai. Apa susahnya menghubungi ibu Mega atau pak Hasto? Bukankah akan lebih baik kalau sesegera mungkin dicari jalan keluarnya. Bahkan kalau mungkin diredam, dicegah menyebar luas.

Dengan mencuitkan di media sosial, Pramono Anung malah seakan ikut mem-blow up isu ini. Akun-akun lain akan ikut berkomentar dan meramaikan. Jika melihat betapa shock-nya Hasto sampai menangis di depan para juru warta, sikap Pramono yang mencuitkan #bomsampahdigital di medsos justru berlawanan dengan itu. Seakan dia sudah tahu dan menyindir secara halus.

Jadi, sebaiknya Pak Hasto segera introspeksi ke internal partainya dulu, sebelum menuding kubu lawan. Sampai saat ini kubu lawan paslon Gus Ipul – Azwar Anas hanyalah paslon Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak, yang diusung Partai Golkar dan Demokrat. Sulit membayangkan Khofifah memakai strategi ini, dan rasanya memang tidak mungkin.

Kalau mau menghantam, kenapa tidak sekalian menghantam Gus Ipul saja? Kenapa hanya figur Cawagub yang disasar? Apalagi masih ada waktu untuk mengganti bakal Cawagub, artinya masih ada harapan bagi kader lain.

Musuh dari dalam jauh lebih berbahaya. Jika PDIP lebih suka menuding keluar ketimbang menelisik ke dalam, maka bisa jadi duri dalam daging itu akan terus melakukan penggembosan terhadap paslon yang diusung PDIP. Inilah sesungguhnya yang harus dilakukan PDIP.

Benarkah Black Campaign?

Ada dua istilah yang maknanya sama sekali berbeda. Black Campaign atau “kampanye hitam” dan Negative Campaign atau “kampanye negatif”. Kampanye hitam adalah propaganda fitnah, bohong, hoax, untuk menjatuhkan lawan. Dan ini tidak diperkenankan.

Sedangkan kampanye negatif adalah penyampaian informasi negatif tentang seorang calon, terkait rekam jejaknya di masa lalu, pencapaian/kinerjanya yang buruk, janji-janji kampanyenya yang bohong belaka, skandal-skandal nya terkait seks, korupsi, kolusi bahkan mungkin tindak pidana kriminal lainnya.

Semua itu disertai bukti dan bukan fitnah. Kampanye negatif diperkenankan, sebab dengan demikian masyarakat juga mendapatkan informasi yang benar tentang bakal/calon pemimpin mereka. Rekam jejak yang tidak semua masyarakat tahu, akhirnya bisa diketahui secara terbuka.

Apa yang menimpa senator Gary Hart di Amerika tahun 1987 adalah bentuk negative campaign. Begitupun apa yang dilakukan Monica Lewinsky. Perkara kemudian masyarakat bisa menerima dan memaafkan, itu soal lain.

Nah, yang menimpa Azwar Anas ini tergolong kampanye hitam atau kampanye negatif? Jika sekedar kampanye hitam, foto editan, fitnah, maka semestinya dengan mudah ditepis. Mudah sekali membuktikan foto editan. Tinggal panggil saja pakar telematika untuk menganalisis keaslian foto.

Ketika diwawancarai TV One pada Sabtu malam, Hasto ditanya apakah akan melaporkan hal ini ke kepolisian. Jawabnya: tidak! Lho, kenapa? Bukankah justru untuk mengembalikan marwah partai, memulihkan harga diri dan nama baik Azwar Anas, maka langkah hukum harus diambil.

Polisikan saja, ada unit cybercrime yang akan memburu pelaku, ada laboratorium yang akan meneliti secara digital forensik keaslian foto, dll. Dengan begitu, pak Azwar Anas tak perlu mundur. Justru oknum pelaku yang akan menanggung akibatnya.

Dan jika oknum tersebut adalah suruhan kubu lawan politik, maka justru lawan politik-lah yang akan dipermalukan karena telah menghalalkan segala cara demi menjatuhkan lawan. Tapi, tanpa menempuh langkah hukum, PDIP seakan mengubur misteri ini dan memainkan taktik “playing victims” seakan pihaknya didzolimi kubu lawan. Tudingan keluar tanpa jelas siapa yang dituding, sementara mungkin “musuh dalam selimut” tetap akan jadi duri dalam daging.

Tragedi sebelum paslon didaftarkan ini memang unik. Lawan politik tidak banyak menuai keuntungan, sementara di internal partai akan punya peluang berebut posisi kosong dalam waktu yang sangat sempit. Cara yang sempurna untuk mem-fait accomply para elite partai pengambil keputusan.