Presiden Jokowi

Majalahayah.com, Jakarta – Presiden Jokowi memutuskan tidak menandatangani UUD MD3 yang telah disahkan DPR. Walau hal itu dibenarkan oleh UU, bagi pengamat politik, Ubedillah Badrun hal ini tetap menimbulkan konsekuensi politik.

“Tetapi secara politik menimbulkan Pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bukankah UU yang dibuat melalui sebuah proses yang panjang. Komunikasi pihak pemerintah yang diwakili oleh Menkumham dengan DPR. Termasuk pihak Menkumham itu aktif dalam dialog, negosiasi pasal-pasal dan lain-lain,” jelasnya melalui pers rilis yang diterima Majalahayah.com, Kamis (15/3/2018).

Tapi pada sisi lain dirinya melihat Presiden Jokowi mendapat keuntungan positif dari sikap tersebut. Terutama kesan publik yang menolak adanya Undang-Undang tersebut.

“Persepsi politik yang berkembang itu. Disaat yang sama Presiden mendapatkan keuntungan politik dari tidak TTD UUD ini. Keuntungan nya mendapat kesan positif presiden mendengar keinginan publik,” papar Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut.

Baginya juga terdapat tiga indikasi atas sikap presiden tersebut. Selain hal negatif, dirinya juga melihat ada nilai positif yang didapat oleh presiden.

“Indikasi yang pertama bahwa tidak TTD UUD MD3 itu hal yang konstitusional biasa saja karena di jamin oleh konstitusi. Bisa positif karena presiden pro dengan kepentingan rakyat banyak. Negatif menggambarkan hubungan dengan wakilnya Menkumham dan partai penguasa di parlemen tidak linier. 3 indikasi ini sudah dirasakan masyarakat,” pungkasnya.