KPAI

Majalahayah.com, Jakarta – Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2018. Niat baik ini, telah diapresiasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), namun dalam prakteknya Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, justru banyak menimbulkan kehebohan di masyarakat.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Disampaikan oleh Retno Listyarti, selaku Komisioner bidang Pendidikan KPAI, bahwa rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah.

“Nilai UN dalam sistem zonasi bukan untuk membuat rangking masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan. Sehingga tidak berpengaruh pada siswa untuk masuk kedalam sekolah,” ujar Retno saat Konferensi Pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat (11/07/2018).

Keberpihakannya pada kelompok miskin yang memiliki keterbatasan dan nilai UN bukan sebagai pemetaan seleksi masuk kejenjang yang lebih tinggi menjadi sorotan masyarkat sehingga KPAI menerima beberapa pengaduan seperti banyak masyarakat yang mendadak mengaku miskin dan anak tidak mempunyai Akta Kelahiran, Kartu Kependudukan dan Kartu Keluarga, atas kelalaiannya anak menjadi korban untuk mendapatkan akses sekolah terdekat.

“Ketentuan mengenai kewajiban sekolah menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah/provinsi paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), telah menimbulkan gejolak dari pemegang kartu-kartu lain seperti KIS, KIP, KKS. Kata paling sedikit membuat daerah dan sekolah tidak bisa menolak ketika jumlahnya sudah 20% karena tidak ada batas maksimal,” imbuh Retno.

Selain memicu masyarakat yang memanfaatkan peluang lemahnya kontrol pemberian SKTM oleh kelurahan setempat, sehingga menurut Retno banyak masyarakat salah sasaran.

“Orang mampu mendadak mengaku miskin,” tegasnya.

KPAI berikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah yang sudah memperingatkan pihak sekolah untuk melakukan verifikasi faktual terhadap siswa yang mendaftar di jalur yang menggunakan SKTM.

“Hasil verifikasi terdapat 78.065 SKTam yang dianggap palsu dan dibatalkan penerimaannya, sehingga untuk PPDB SMA/SMK bisa kembali dibuka, pengumumannya yang mundur waktunya,” tambah Retno.

Selanjutnya, dalam ketentuan radius terdekat tempat tinggal dari sekolah dan ketimpangan jumlah sekolah di suatu zonasi mengakibatkan banyak anak kehilangan haknya untuk bersekolah di sekolah negeri.

“Adanya ketimpangan atau tidak meratanya jumlah sekolah negeri di suatu wilayah mangakibatkan anak-anak di wilayah yang tidak ada sekolah negeri terdekat akan kehilangan hak bersekolah di sekolah negeri,” tuturnya.

Retno contohkan seperti di Desa Bojungkulur, Kabupaten Bogor sebagai desa berpenduduk terpadat tapi tidak ada SMP dan SMA negeri di desa itu, sehingga berakibat anak-anak Bojungkulur harus daftar di sekolah desa tetangga yang kuotanya hanya 5%. Tak hanya Bogor, keluhan terjadi di Bandung, Bali dan Gresik terkait ketimpangan jumlah sekolah negeri.

“Bisa-bisa kalau seperti ini, banyak para orang tua yang berniat untuk pindah rumah agar dekat sekolah dan harga tanah akan menjulang tinggi,” keluh Retno.

Statment tersebut berlandaskan ada kawasan yang padat penduduk tetapi hanya ada satu SMP negeri atau bahkan tidak ada SMP negeri. Lahirnya sistem zonasi, Retno sampaikan dimungkinkan kuotanya sudah penuh untuk siswa yang rumahnya radius 500 meter dari rumah atau bahkan kurang dari 500 m.

“Misalnya kuota zonasi adalah 200 siswa yang mendaftar 500, maka 300 orang tidak diterima hanya kalah oleh jarak. Siswa yang rumahnya radius 500 meter kalah oleh siswa yang radius zona 499 meter,” tegas Retno.

Menyampaikan nilai UN hanya digunakan apabila ada dua siswa mempunyai jarak yang sama. Retno sampaikan yang diterima anak yang mempunyai nilai UN ya lebih tinggi tetapi jika nilai UNnya sama-sama tinggi akan dilihat dari siapa yang datar lebih awal.

Meskipun banyaknya miskomunikasi dan kurangnya sosialisasi dari Kemendikbud, sistem zonasi 2018 ini diperuntukan agar merubah mindset masyakat bahwa penilaian sekolah unggulan dan berkualitas bukan lagi berasal dari anak-anak yang terlahir pintar secara akademik dan mempunyai IQ tinggi. Menurut Susianah selaku Komisioner KPAI sampaikan kalau sistemnya masih menggunakan kualitas anak cerdas, lalu peran guru itu dimana?

“Menurut Mendikbud saat datang ke KPAI, ia menyampaikan nantinya akan ada rolling guru, agar bisa memberi pengajaran terbaik kepada murid, hal ini berlandaskan bahwa anak-anak terlahir berkualitas tetapi tidak disemua bidang, ada yang hanya ahli di bidang seni, bidang matematika dan lain-lain,” tutup Susianah.