Tersangkut Kasus E-KTP, Pengamat Politik Minta Ganjar Tidak Maju dalam Pilgub Jateng

Tersangkut Kasus E-KTP, Pengamat Politik Minta Ganjar Tidak Maju dalam Pilgub Jateng

56
SHARE
Politisi PDIP Ganjar Pranowo saat dipersidangan

Majalahayah.com, Jakarta – Pengamat politik Ubedillah Badrun, meminta politisi PDIP Ganjar Pranowo untuk tidak maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Dirinya juga meminta Ganjar untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur.

“Mereka yang disebut di pengadilan tersangkut kasus korupsi e-KTP secara moral seharusnya mengundurkan diri dari jabatan apapun meski mereka berasal dari partai berkuasa,” kata pengamat politik asal Universitas Negeri Jakarta (UNJ),  ketika dihubungi awak media, Selasa (5/12/2017).

“Sebab ini bukan hanya persoalan mereka bertiga tetapi persoalan rakyat yang membutuhkan keadilan dan membutuhkan teladan politik,” tambahnya.

Menurut Ubed, jika menggunakan perpektif hukum, Ganjar memang masih bisa maju dalam Pilgub Jawa Tengah lantaran belum ada putusan pengadilan, hal ini didukung Pasal 7 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Baca juga :   HTI Akan Terus Sambangi Partai Politik Guna Lawan Perppu Ormas

Namun, secara etika politik, Ganjar seharusnya berpikir dua kali untuk jika memang bersikeras berpartisipasi dalam Pilgub Jateng. Sebab, kengototan Ganjar hanya akan membuka peluang bagi masyarakat Jawa Tengah untuk memberikan sanksi sosial baginya.

“Selain untuk menjaga marwah diri dan partainya, persoalan e-KTP ini bisa menjadi beban berat pada masa kampanye dan menjadi bahan kampanye negatif lawan politiknya,” papar Ubed.

Lebih lanjut, tersangkutnya Ganjar dalam kasus korupsi e-KTP juga akan mengikis tingkat elektabilitas secara signifikan. Paling tidak, akan mengemuka opini bahwa dirinya adalah Calon Gubernur yang korup.

“Tentu citra yang memburuk itu akan terus menggerus elektabilitas Ganjar. Di era digital society saat ini citra buruk itu akan cepat mengkonstruksi cara berpikir publik dalam menentukan pilihan,” tutup Ubed.

Baca juga :   Partai Publikasi Bakal Caleg, Pengamat Politik: Supaya Publik Tidak Beli Kucing dalam Karung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencurigai banyak kader partai politik menerima uang korupsi proyek e-KTP. Dalam surat dakwaan mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto ada empat kader PDI-P yang disebut menerima uang haram tersebut. Mereka adalah Arif Wibowo, Yasonna Hamonangan Laoly, Olly Dondokambey dan Ganjar Pranowo.

Dalam dakwaan Arif diduga menerima 108.000 dolar Amerika Serikat, Olly senilai 1,2 juta dolar AS, Ganjar senilai 520 ribu dolar AS, dan Yasonna sebesar 84 ribu dolar AS.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan sejauh ini pihaknya belum menerima lagi pengembalian uang terkait kasus e-KTP diproses penyidikan.

“Belum ada pengembalian yang baru ‎di (saat proses penyidikan) kasus e-KTP. Namun sejauh ini sudah dibuka di persidangan,” kata Febri di Jakarta, Senin (4/12).