Foto : Acara diskusi publik bertajuk "Akankah Ahok Dipenjara?" di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis 2/2/2017. (majalahayah.com/KS)

Majalahayah.com, Jakarta – Proses persidangan kasus dugaan penodaan agama oleh gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah memasuki sidang ke-8. Ahli Hukum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Abdul Chair Ramadhan pun menegaskan bahwa Ahok haruslah dipenjara.

“Tadi saya diundang diskusi publik Akankan Ahok Dipenjara? Bagi saya Ahok Harus Dipenjara, harus tegas,” ujarnya saat diskusi publik di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (3/1/2017).

Abdul sendiri mempunyai landasan hukum untuk menyeret Ahok ke jeruji besi. Salah satu pasal tentang kepentingan agama yang dilindungi oleh negara.

“Pada pasal 156a KHUP merupakan delik yang berada dalam lingkup Bab V tentang Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum. Aturan-aturan dalam Bab ini juga dikenal dengan Haatzai Artikelen atau pasal-pasal penyebar kebencian,” paparnya.

“Perumusan pasal 156a sebetulnya ingin memidana mereka yang (di muka umum) mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” tambahnya.

Bahkan Abdul pun menjelaskan bahwa Ahok telah terpenuhi melakukan niat jahat. Karena ucapan-ucapan yang sama terus diulang-ulang.

“Sejak konpres Ahok-Djarot (21/9/2016), kemudian Kep. Seribu (27/9/2016), yang ketiga saat di Balai Kota (7/10/2016). Kata-kata yang diucapkan sama karena itu terpenuhilah Mens REA (niat jahat),” jelasnya.

Bagi Ahli Hukum MUI ini ucapan Ahok tersebut mempunyai beberapa motif. Terutama bersinggungan dengan pencalonannya di Pilkada 2017.

“Motifnya Agar umat Islam tidak percaya kewajiban memilih gubernur muslim, agar umat Islam tidak percaya pada ulama yang menyampaikan, dan ada kekhawatiran tidak terpilih,” tutupnya.