Wakil Presiden Bidang Hukum dan HAM Kongres Advokad Indonesia (KAI), Damai Hari Lubis.
Foto : Wakil Presiden Bidang Hukum dan HAM Kongres Advokad Indonesia (KAI), Damai Hari Lubis. Sumber www.beraninews.com

Majalahayah.com, Jakarta – Wakil Presiden Bidang Hukum dan HAM Kongres Advokad Indonesia (KAI), Damai Hari Lubis menuding Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah melakukan drama dalam lanjutan sidang ke-18 dugaan penistaan agama. Baginya sendiri hal yang sudah dilakukan oleh pihak JPU melanggar hak masyarakat mencari keadilan.

Dalam sidang yang diadakan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (11/4) tersebut, Damai menyebut JPU telah melakukan kebohongan ketika berdalih belum menyiapkan cetakan tuntutan untuk Ahok.

“JPU sudah melakukan kebohongan publik yang disampaikan di hadapan majelis hakim dan di depan masyarakat yang mencari keadilan,” ungkap Damai kepada awak media, Selasa (11/4/2017).

Menurut Damai, tindakan JPU tidak mencerminkan penegak hukum yang seharusnya berintegritas tinggi. Kasus penodaan agama merupakan kasus yang menyedot perhatian yang sangat tinggi dari masyarakat luas, khususnya masyarakat yang beragama Islam.

Karenanya, ia pun menyatakan bahwa sangat kecewa terhadap keputusan JPU yang telah membuat tertundanya agenda pembacaan tuntutan kepada Ahok.

“Kasus ini juga banyak menggunakan keuangan negara dalam penyelenggaraan sidang, termasuk keuangan negara untuk pengamanan Ahok,” jelasnya.

Dalam sidang ke-18 ini, JPU meminta majelis hakim untuk menunda persidangan dengan dalih belum mencetak tuntutan. Majelis hakim sendiri sempat mengusulkan skors sidang selama 5 jam agar JPU dapat menyiapkan tuntutan yang akan dibacakan.

Namun, JPU kembali berdalih dengan mengatakan masih banyak materi yang kurang.