Majalahayah.com, Jakarta – Keterlibatan pemerintah dan perusahaan asal Belanda dalam pembangunan di Teluk Jakarta. Bagi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) perlu dievaluasi. Karena bagi mereka hal ini sudah melanggar hukum yang berlaku.

“Pembangunan 17 pulau-pulau palsu tersebut melanggar hukum karena tidak adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menyeluruh dan melalui partisipasi yang melibatkan warga,” jelas Martin Hadiwinata dari DPP KNTI, di depan Kedutaan Besar Belanda, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

“Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dibuat parsial per pulau dengan tidak komperhensif. Sehingga mengelabui akan adanya dampak yang bersifat tidak dapat dipulihkan, serta tidak partisipatif,” tambahnya.

Mereka sendiri sudah memberikan surat terkait hal tersebut. Tapi hingga menjelang aksi tidak ada tanggapan dari pihak Kedutaan Besar Belanda.

“Kita sudah memberikan surat sebanyak dua kali kepada Perdana Menteri Belanda, namun tidak ada respon resmi hingga hari ini,” paparnya.

Bagi Martin bila pemerintah Belanda tidak menanggapi hal tersebut. Sama saja sudah terlibat dalam proses pengerusakan lingkungan di Teluk Jakarta.

“Koalisi menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah dan perusahaan Belanda dalam proyek ini berarti, bahwa pemerintah Belanda telah mendukung dan terlibat dalam proyek yang melanggar hukum, merusak lingkungan, mengancam sumber kehidupan masyarakat pesisir Jakarta, serta sarat dengan praktek korupsi,” ungkap Martin.