Majalahayah.com, Jakarta – Mengetahui pilkada serentak 2018 akan diikuti oleh kaum perempuan sebesar 8,85 %, sehingga tercatat bahwa 101 perempuan dari 1140 pendaftar bakal calon kepala daerah.

Seperti data yang dipaparkan pada infopemilu.kpu.go.id pada Selasa, 20 Februari 2018, dari 101 perempuan, terdapat 92 calon memenuhi syarat, 6 calon tidak memenuhi syarat dan 3 calon belum ditetapkan.

Angka tersebut mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan jika dibandingkan dengan partisipasi perempuan pada pilkada 2015 dan 2017.

Pada pilkada 2015 mencapai 7,47 %  dan Pilkada 2017 sebesar 7,17 %. Pilkada 2015 terdapat 123 perempuan dari 1646 yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Sementara di Pilkada 2017, ada 48 perempuan dari 670 pendaftar bakal calon kepala daerah.

Dari data yang telah dipaparkan, hal ini menjadi perbincangan untuk mengkritisi Pilkada 2018 agar mampu bersikap adil dalam memilih calon kepala daerah perempuan.

Seperti yang dipaparkan oleh Dwi Septiawati Djafar selaku Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) bahwa Afirmasi pemilu 2019 merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh perempuan dan gerakan lainnya untuk membuka ruang kepada semua perempuan agar gerakan afirmasi kita tidak menggunakan perempuan elit politik yang itu-itu saja.

“Menurut data yang di lampirkan, latar belakang perempuan pendaftar calon kepala daerah didominasi oleh kader partai, perempuan dengan jaringan kerabat, mantan anggota DPR/DPD/DPRD dab petahanan. Kita ingin para afirmasi ini dilakukan oleh siapa saja, dari organisasi manapun, kalau mereka mempunyai potensi, kualitas diri, passion menjadikan politik sebagai ruang hidupnya, maka patut mendapatkan tempat terbaik untuk berpolitik,” ujar Septi kepada awak media, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat (21/2).

Dalam penyampaiannya, Dwi menegaskan bahwa sebanyak 25% perempuan yang maju dalam calon pemilihan kepala daerah adalah para pengusaha dan ia merupakan kader dari salah satu partai, dan 40% keatas merupakan jaringan kekerabatan dan kader partai. Hal ini menandakan bahwa yang terpilih memang hanya perempuan yang sudah ada diposisi elit.

“Kita berharap, calon kepala daerah itu adanya dari aktivis LSM, aktivis Masyarakat, Akademisi, perempuan yang berada disana harus mendapatkan ruang posisi elit politik Indonesia,” pungkasnya.