Home Kabar Terima Laporan TKN Jokowi-Ma’ruf, KPAI : Anak Harus Dilindungi dari Penyalahgunaan Politik

Terima Laporan TKN Jokowi-Ma’ruf, KPAI : Anak Harus Dilindungi dari Penyalahgunaan Politik

148

Majalahayah.com, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan dari team TKN KIK atas kasus pelibatan anak dalam kegiatan politik.

Laporan atas dua kasus kegiatan tersebut, Komisioner KPAI, Sitty Hikmawaty tuturkan hal ini diduga erat terkait pelibatan anak dalam kegiatan politik yang nota benenya bersebrangan dengan kegiatan perlindungan anak.

“Ini telah disesuaikan dengan 15 klasifikasi kegiatan yang dianggap mengandung unsur pelibatan anak dalam kegiatan politik, yang sudah dibuat sebelumnya oleh KPAI termasuk didalamnya menyuruh anak mendukung dan membenci partai politik ataupun kandidat,” ujar Sitty dalam pesan tertulis (19/10/2018).

Menyampaikan bahwa peristiwa ini senafas dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tenyang Perlindungan Anak pasal 15 yang menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Dalam pasal ini, Sitty tegaskan anak tidak terdapat ancaman pidana.

Menuliskan dalam UU no 23 tahun 2002, memang masih ada ancaman pidananya, tetapi sambung Sitty, ini sudah dihilangkan dalam revisi  UU no 35 tahun 2014.

“Ancaman  pidana terkait Pemilu baru ada dalam UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu berkaitan dengan  larangan memakai fasilitas pendidikan dan pasal lain yang juga menyebutkan bahwa warga negara yang tidak punya hak pilih dilarang dilibatkan dalam kampanye,” ucapnya.

Soal pidana dalam UU PA, Sitty tambahkan tidak mengatur secara tegas, namun  dalam pasal 76 H “setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Selanjutnya disebutkan Pasal 87 bahwa  “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah.

“Pada kajian pasal ini beberapa kasus masih memungkinkan untuk dilakukan ancaman pidana. Namun tentunya diperlukan telaah yang lebih mendalam,” imbuhnya.

KPAI mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu, terkait kegiatan pelanggaran hukum yang mengandung unsur pidana pada kegiatan politik.

“Adapun tindak lanjut terkait  pengaduan yang masuk, maka KPAI  melakukan telaah atas aduan, termasuk berkoordinasi dengan pihak aparat, adapun pihak yang melibatkan akan dipanggil untuk klarifikasi, dan baru hasil klarifikasi kita kaji untuk di tindak lanjuti,” tukas Sitty.