Terganjal Panama Papers, MAKI Pertanyakan Johnson Williang Lolos Seleksi Calon Dirjen Hubla

Terganjal Panama Papers, MAKI Pertanyakan Johnson Williang Lolos Seleksi Calon Dirjen Hubla

101
SHARE
Kemenhub

Majalahayah.com, Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan nama Johnson Williang Sutjipto yang lolos dalam seleksi tiga besar calon Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla Kemenhub).

Pasalnya, Johnson ialah orang yang tercantum dalam daftar ‘Panama Papers’. Nama Johnson sendiri lolos nomor dua pada pengumuman hasil seleksi calon Dirjen Hubla Kemenhub.

“Terlepas benar tidaknya Panama Papers, semestinya Pansel tidak meloloskan Johnson Williang Sutjipto,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Bin Saiman dalam rilis yang diterima Majalahayah.com, Kamis (12/10/2017).

Ia mengatakan pihaknya tetap menghormati azas praduga tidak bersalah. Namun begitu, kata Boyamin, Pansel semestinya menghindari persoalan-persoalan yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Baca juga :   Bonus Demografi, Sudirman Said: Jika Infrastruktur Tidak Disiapkan, Bisa Timbulkan Masalah

Selain itu, Johnson Williang Sutjipto diketahui merupakan pemilik perusahaan PT. Mariana Bahagia selaku pemborong enam kapal tol laut yang akan selesai akhir 2017. “Dengan demikian akan berpotensi konflik kepentingan dimana bisa saja proyek mundur atau bisa saja tidak sesuai spesifikasi,” tegasnya.

Hal tersebut menurutnya akan membuat Johnson sulit obyektif menerima penyerahan kapal tol laut bila menjadi Dirjen Hubla. “Istilahnya Pemberi dan Penerima orang yang sama, maka jika ada kekurangan berpotensi tetap diterima,” imbuhnya.

Baca juga :   Bershalawat di Panggung, Suara Sharla Martiza Bius Agnez Mo dan Maher Zain

MAKI mensinyalir Johnson bisa berdalih telah mundur dari Direksi PT Mariana Bahagia. “Tapi apapun dia adalah pemilik perusahaan, sehingga akan berpotensi benturan kepentingan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, MAKI mendesak Menteri Perhubungan untuk membatalkan proses seleksi dan mengulang seleksi yang sebelumnya telah mendapat SK dari Presiden, bahwa Dirjen Hubla boleh diisi dari swasta.

“Selama ini Pansel belum mengantongi SK Presiden, sehingga proses selama ini bisa menjadi cacat formil, sehingga batal demi hukum,” tandasnya.

Boyamin sendiri mengatakan MAKI pada 10 Oktober telah mengirim surat resmi kepada Menhub terkait hal tersebut.