Bupati Klaten Sri Hartini, sumber: klatenkab.go.id

Majalahayah.com, Jakarta – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini pada Jumat 30 Desember 2016 kemarin, hari ini KPK akhirnya resmi menetapkan Sri sebagai tersangka kasus penerima suap. Ia dan seorang pejabat kabupaten Klaten terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui suap mutasi jabatan.

“Setelah 1×24 jam, penyidik KPK meningkatkan status ke penyidikan berdasarkan dua alat bukti dan menetapkan 2 orang tersangka yaitu SHT (Sri Hartini) dan kawan-kawan yang diduga sebagai penerima suap,” demikian pernyataan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).

Kini sang Bupati terancam pidana kurungan minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sri diketahui melanggar pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, si pemberi suap bernama Suramlan selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten terancam penjara minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Ia melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya pada Jumat sekitar pukul 10.30 WIB, KPK menangkap Sri di rumah dinasnya bersama Suramlan. Selain itu, KPK juga mengamankan enam orang lain diantaranya Nina Puspitarini (PNS), Bambang Teguh (PNS), Slamet (PNS kabid Mutasi), Panca Wardhana (staf honorer), Sukarno (swasta) dan Sunarso (Swasta) beserta uang berjumlah Rp2,08 miliar yang ditemukan di rumah dinas sang Bupati dan Sukarno.

Sri Hartini merupakan Politisi PDIP dan baru dilantik pada 17 Februari 2016 sebagai Bupati Klaten periode 2016-2021. Ia adalah istri dari mantan Bupati Klaten periode 2000-2005, Haryanto Wibowo, yang juga politisi PDIP.

Bahkan Haryanto pun pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp4,7 miliar, dan kasus penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk perjalanan ke luar negeri. Namun kasus itu dihentikan lantaran Haryanto  meninggal dunia.