Tanggapan Menkopolhukam Terkait Keputusan MK Tentang Presidential Threshold

Tanggapan Menkopolhukam Terkait Keputusan MK Tentang Presidential Threshold

36
SHARE
Menkopolhukam Wiranto (kiri) dan Menkeu (kanan) saat Pengumuman Kabinet Baru di Istana Merdeka Jakarta, (27/07/2016), sumber: AP

Majalahayah.com, Jakarta – Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan ambang batas presidensial (presidential threshold) 20 persen. Menko Polhukam, Wiranto menyambut baik dan merasa senang atas keputusan tersebut yang merupakan usulan dari Pemerintah yang didukung oleh sebagian besar Partai Politik yang ada di DPR.

Menurut Menko Polhukam,  keputusan tersebut diharapkan akan memperkuat sistem Presidential.  Keputusan tersebut juga selaras dengan hakekat tujuan Pemilu dimana Presiden yang terpilih akan mendapat dukungan yang signifikan dari DPR sehingga akan memperkuat kinerja pemerintah.
“Keputusan tersebut secara tidak langsung merupakan seleksi bagi munculnya pemimpin yang berkualitas,” jelasnya kepada awak media, Kamis (11/1/2018).
Akhirnya, Menko Polhukam juga menambahkan bahwa dengan keputusan tersebut maka akan memperkecil jumlah pengelompokan partai politik dalam rangka mendukung calon presiden yang akibatnya akan memperkecil potensi konflik yang biasanya terjadi pada saat-saat Pemilu,  sehingga stabilitas politik nasional akan tetap terjaga.

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

Baca juga :   Cak Imin : Segala Polemik UU Pemilu, Selesaikan Melalui Jalur MK

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018).