Tak Berkontribusi, 23 Lembaga Diintegrasikan dengan Satu Kementerian

Tak Berkontribusi, 23 Lembaga Diintegrasikan dengan Satu Kementerian

55
0
SHARE
Foto : M Syafruddin

Majalahayah.com, Jakarta – Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pemerintah memperbaiki tata kelola menjadi lebih efisien dan efektif. Hal tersebut dengan mengintegrasikan Lembaga Non Struktural (LNS) yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, integrasi LNS ke dalam kementerian sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. Di mana pada acara Musrenbangnas 2019, Kepala Negara menyampaikan harus ada efisiensi lembaga-lembaga yang dianggap kurang efisien dan efektif terhadap berjalannya tata kelola pemerintahan. 

“Ada 23 lembaga yang telah diakuisisi (diintegrasikan) artinya disatukan dalam kementerian atau lembaga (K/L), lain,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/5/2019).

Dari 23 LNS yang diintegrasikan, kondisi lembaga saat ini sudah lebih efektif, namun demikian pihaknya masih terus melakukan pengkajian terhadap keberadaan LNS yang kemungkinan dapat diintegrasikan dengan K/L lain. Karena memang LNS yang telah diintegrasikan memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan K/L lainnya, sehingga memiliki kewenangan yang tumpang tindih. 

“Diharapkan melalui penginterasian tersebut, tata kelola pemerintah dapat lebih efisien serta dapat mewujudkan pemerintahan yang sehat,” tutur dia.

Dia menuturkan, jika lembaga pengawasan merupakan lembaga yang jumlahnya terlalu banyak, di mana pada setiap lembaga memiliki pengawasan masing-masing. Begitu halnya dengan lembaga riset yang berjumlah banyak juga. 

Oleh karenanya, kedepan lembaga riset dan pengawasan akan diefisienkan dibawah suatu Kementerian atau Lembaga tersendiri.

Menurutnya, banyaknya jumlah lembaga memiliki dampak pada jangkauan pengawasan, efisiensi kinerja, dan efisiensi anggaran. Dengan upaya integrasi lembaga diharapkan dampak tersebut berkurang. 

Di samping itu, beban anggaran dan pekerjaan menjadi lebih ringan, birokrasi sebelumnya panjang dan berbelit berubah menjadi birokrasi yang mudah.

“Sesuai Peraturan Presiden (Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) kita akan menerapkan e-Goverment, dan ini sudah dimulai. Tidak ada lagi izin panjang, kalau nanti instansi pusat dan daerah telah terkoneksi karena menerapkan SPBE. Tentu secara otomtis perizinan dan birokrasi akan menjadi pendek,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua kementerian dan lembaga negara bisa segera menyederhanakan perizinan di Indonesia. Ia juga meminta pemerintah daerah bisa segera melakukan penyederhaan perizinan.

Jokowi menegaskan, proses perizinan yang rumit mulai dari pusat hingga ke daerah harus segera dipangkas. Menurutnya, tanpa menyederhanakan perizinan, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia pada 2024.

“Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, tutup, hapus, itu banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat, fleksibel karena perubahan global sangat cepat,” Jokowi dalam Musrenbangnas 2019 di Hotel Sangrila, Jakarta.

LEAVE A REPLY