Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Sumber: Reuters

Majalahayah.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti masih merasa penenggelaman kapal masih lebih efektif untuk sektor kelautan dan perikanan.

Pasalnya, penenggelaman kapal akan memberikan efek gentar maupun efek jera (deterrent effect) bagi nelayan asing yang menangkap ikan ilegal di perairan RI.

Terlebih, RI punya 111 pulau terluar yang kaya sumber daya laut. Beberapa di antaranya bahkan sangat strategis berbatasan dengan negara lain, seperti Natuna. Luasnya laut tak memungkinkan negara memagarinya. Karena itu perlu kewibawaan untuk menjaganya.

“Saya tidak hobi tenggelamlan kapal, tapi saya pikir penenggelaman kapal is the best deterrent effect. Impact-nya kita langsung dapat,” ucap Susi di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Susi bilang, sayang sekali rasanya bila Undang-Undang yang begitu efektif menyelesaikan persoalan penangkapan ikan ilegal tak digunakan dengan baik.

Dengan penenggelaman secara konsisten, penegak hukum mampu mengusir lebih dari 10.000 kapal asing kurang dari 3 bulan.

“Mengusir lebih dari 10.000 kapal less than 3 months, wah itu luar biasa efektifnya. Bukan karena saya, bukan karena angkatan bersenjata, atau patroli. Tapi karena kita konsisten dan komitmen untuk menenggelamkan,” terang Susi.

Tak Senang

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sensitif dengan kata “Tenggelamkan”.

Saat mendengar kosakata yang dipopulerkan pada era Susi Pudjiastuti itu, mimik wajah Edhy langsung menunjukkan raut ketidaksenangan.

Dia pun meminta kepada awak media untuk mengganti kata “tenggelamkan” dengan kosakata yang lain.

“Kamu itu ngomong ditenggelamin, kayak bahasanya cuma tenggelamkan saja. Come on. Maju, maju, move on, move on!” ucapnya kepada semua awak media ketika ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Alih-alih menenggelamkan, dia lebih memilih menghibahkan kapal untuk nelayan yang membutuhkan, lembaga pendidikan, koperasi, dan sebagainya.

Namun sebelum membagikan, Edhy mengaku akan menentukan nama-nama yang layak diberikan supaya kapal ilegal itu menciptakan nilai tambah dan tidak kembali dijual oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Secara prinsip kapal itu sudah ada, tinggal diarahkan ke mana ini mau kita pelajari. Apakah nanti memang kita kasih ke BUMN, apakah kita kasih ke lembaga pendidikan untuk jadi pelajaran atau apakah kita kasih ke KKP atau siapa,” tuturnya.