Oleh: Muchtar Effendi Harahap

Masalah Rezim Jokowi kini adalah terus mengalami penggerusan atau penurunan elektabilitas menjelang Pilpres 2019. Survei Kompas April 2017 menunjukkan elektabilitas Jokowi 41,6 persen. Sebelumnya, Menko Maritim melaporkan elektabilitas Jokowi di atas 50 persen. Padahal pesaing nyata belum muncul mempengaruhi rakyat untuk memilih.

Jokowi satu-satunya dipercaya publik akan tampil lagi sebagai Capres Pilpres 2019  mendatang. Waktu pemungutan suara masih dua tahun lagi. Relatif masih panjang waktu bagi Jokowi mempertahankan elektabilitas jika mampu dan berhasil.

Kini fakta jelas menunjukkan, kekalahan Ahok  dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu padahal didukung Rezim Jokowi dan Parpol-parpol pendukung Jokowi seperti PDIP, Golkar, Hanura,  Nasdem, PKB bahkan PPP. Pada Pasca Pilgub DKI,  baik melalui hasil survei maupun sosmed dan media massa, kecenderungan penggerusan itu atau penurunan elektabilitas Jokowi semakin terlihat dan menjadi realitas obyektif.

Diperkirakan telah di bawah 40 persen menuju 30 persen, suatu kondisi “lampu merah” atau kekalahan Jokowi pada Pilpres 2019. Sebagai pemegang kekuasaan negara, Rezim Jokowi pasti berusaha mempertahankan kekuasaan melalui Pilpres 2019 mendatang. Sementara mereka menyadari menurunnya elektabilitas terus menerus.

Di lain pihak, tak mampu meningkatkan kondisi kinerja urusan sosial ekonomi atau perekonomian nasional. Indikatornya, beragam subsidi buat rakyat dicabut dan tingkat pertumbuhan tetap sekitar 5 persen, padahal janji kampanye minimal 8 persen. Utang pemerintah terus meningkat dan mendapat kecaman dari kelas menengah perkotaan.

Bank Dunia menyatakan Indonesia menghadapi masalah serius dan sulit. Pertama, Inflasi yang tinggi lalu daya beli masyatakat turun. Pertumbuhan ekonomi hanya sekitar lima persen. Itupun ditopang tambahan utang pemerintah lebih dari 1.000 triliun dalam 2,5 tahun terakhir.

BPS juga menekankan tingkat kemiskinan semakin dalam. Kemiskinan  semakin sulit untuk dientaskan. Total jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Angka ini naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016.

Juga dibeberkan, indeks kemiskinan semakin dalam dan semakin parah selama periode September 2016 – Maret 2017. Naik 1,83 dari September tahun lalu (hanya 1,74). Indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,44 pada September 2016 menjadi 0,48 pada Maret 2017.

Bahkan, Rezim tak mampu merealisasikan lebih dari 100 janji kampanye pada Pilpres 2014 lalu, alias “Ingkar Janji”. Untuk memecahkan permasalahan terus menurunnya elektabilitas Jokowi ini, Rezim  membuat kebijakan dan strategi penggunaan kekuasaan negara dan  kekerasan “administratif”, bukan kekerasan “fisik”.

Langkah pertama melakukan kriminalisasi terhadap aktivis dan ulama oposisi anti Rezim. Kriminalisasi dimaknakan dengan menggunakan lembaga penegak hukum, aktivis dan ulama ditangkap dan dijadikan tersangka. Ada pula yang tidak ditangkap dan dijadikan tersangka. Bahkan ada yang ditangkap dan ditahan hingga tiga bulan, dijadikan tersangka tanpa pengadilan. Ada juga yang ditangkap, diarahkan dan dipenjarakan serta diadili, divonis atas semula dengan tuduhan makar berubah menjadi melanggar UU ITE.

Kriminalisasi juga berlaku terhadap kaum Nasionalis seperti Amien Rais, Kivlan Zein, Adityawarman,  Rachmawati, Sri Bintang Pamungkas, Hatta Taliwang, Ratna Sarumpaet, Rijal Ijal (Kobar), Jamron (Amju), Buni Yani, Faizal (Kobar) dalam beragam tuduhan termasuk makar dan melanggar UU ITE.

Langkah kedua, mengakomodir atau memfasilitasi kelompok Islam politik baik dengan iming-iming rekonsiliasi maupun bantuan atau kerjasama ekonomi. NU telah mendapatkan pengakuan dan kebijakan Rezim untuk menyalurkan Rp 1,5 triliun antara lain untuk permodalan usaha ultra mikro ekonomi. Bagaimanapun, pemberian bantuan Rezim ini diharapkan sikap NU mau mendukung Rezim dan juga warga NU diharapkan memberi suara kepada Jokowi pada Pilpres 2019. Melalui bantuan ini, diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas Jokowi.

Langkah ketiga, penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, agar Rezim mudah membubarkan Ormas yang oposisi terhadap Rezim sembari menggiring supaya tidak oposisi secara terbuka. Perppu ini merupakan keputusan politik untuk mengendalikan perilaku politik Ormas. Nantinya, Ormas mendukung Rezim  atau minimal tidak menjadi kekuatan oposisi. Perppu itu merupakan instrumen kekerasan administratif terhadap Ormas, sehingga tidak menjadi oposisi terhadap eksistensi dan kebijakan Politik saat ini.

Dengan Perppu ini, Rezim  tidak perlu menunggu atau bergantung pada proses peradilan untuk membubarkan Ormas. Rezim memberi izin sekaligus Rezim pula  mencabut izin tsb. Alasan pembubaran Ormas semata-mata dibuat Rezim, bukan para hakim di pengadilan. Akibatnya, Ormas takut mengecam dan mengkritisi Rezim sehingga bisa hentikan kekuatan oposisi menggerus elektabilitas Jokowi.

Hanya beberapa hari Perppu diterbitkan, Rezim langsung membubarkan Ormas Islam HTI. Secara sepihak 19 Juli 2017 Kemenhumkan resmi tanpa proses peradilan  mencabut status badan hukum HTI disertai pembubaran ormas berstatus badan hukum perkumpulan itu. Kewenangan Rezim membubarkan HTI ini diberikan Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut.

Langkah keempat, pemblokiran aplikasi media sosial Telegram supaya tidak bisa digunakan untuk kampanye publik oposisi terhadap Rezim. Tidak hanya Telegram, Rezim juga menyatakan jika terpaksa harus ditutup, akan memblokir media sosial  lain seperti Youtube, Facebook dan sebagainya.

Diduga Rezim akan memblokir juga Whatsapp, Twiter dan Facebook jika aplikasi-aplikasi ini digunakan oleh kekuatan oposisi atau anti Rezim untuk mempengaruhi rakyat pemilih agar elektabilitas Jokowi tergerus dan kalah pada Pilpres 2019. Langkah Rezim  memblokir Telegram sebagai langkah kemunduran teknologi di tengah kemajuan zaman.