Kondisi Salah Satu Kamp Pengungsian Etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, (Foto: AP)

Majalahayah.com – Konflik Rohingya di Myanmar yang mendapat angin kedua di bulan Agustus 2017 ini, menurut para ahli tampaknya merupakan krisis multidimensi dengan pemain geopolitik utama yang terlibat, mengacu pada alasan internal dan eksternal di balik meningkatnya kekerasan belakangan ini di negara tersebut.

Berbicara kepada RT lalu dilansir Sputniknews.com (5/9/2017) Direktur Centre for Southeast Asia, Australia and Oceania dari Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Dmitry Mosyakov menilai konflik Rohingya yang meletus antara umat Budha dan Islam di negara bagian Rakhine, barat Myanmar pada akhir Agustus adalah ulah pemain global eksternal.

Ia mengatakan konflik Rohingya sedikitnya memiliki tiga dimensi. Bahkan Mosyakov menengarai Rohingya dijadikan tumbal untuk menimbulkan benturan antar sesama negara ASEAN seperti Indonesia yang mayoritas muslim.

“Pertama, ini adalah pertandingan melawan Cina, karena Cina memiliki investasi yang sangat besar di Arakan (Rakhine). Kedua, ini bertujuan untuk mendorong ekstremisme Muslim di Asia Tenggara. Ketiga, ini adalah usaha untuk menabur perselisihan di dalam ASEAN (antara Myanmar dan Indonesia yang didominasi Muslim dan Malaysia),” jelasnya.

Mosyakov menuturkan konflik sepanjang abad ini digunakan oleh pemain eksternal untuk merongrong stabilitas Asia Tenggara. Utamanya yakni adanya fakta bahwa di lepas pantai negara bagian Rakhine, terdapat cadangan hidrokarbon yang menjadi bahan rebutan oleh beberapa pihak.

“Ada ladang gas besar bernama Than Shwe, sepeninggal jenderal yang telah lama memerintah Burma,” terang Mosyakov.

“Selain itu, zona pesisir Arakan (Rakhine) hampir pasti mengandung minyak hidrokarbon,” lanjutnya.

Setelah cadangan energi Rakhine yang besar ditemukan pada tahun 2004, hal tersebut rupanya menarik perhatian Cina. Pada 2013, Cina menyelesaikan jaringan pipa minyak dan gas alam, yang menghubungkan pelabuhan Kyaukphyu di Myanmar dengan kota Kunming di Yunnan, Cina.

Pipa minyak memungkinkan Beijing mengirimkan minyak mentah Timur Tengah dan Afrika melintasi Selat Malaka, sementara pipa gas tersebut mengangkut hidrokarbon dari ladang di lepas pantai Myanmar ke Cina.

Perkembangan proyek energi Sino-Myanmar bertepatan dengan intensifikasi konflik Rohingya di tahun 2011 – 2012 ketika 120.000 pencari suaka meninggalkan negara tersebut untuk keluar dari pertumpahan darah.

Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Strategic Studies and Prognosis, dari People’s Friendship University of Russia, Dmitry Egorchenkov meyakini konflik Myanmar bukan sebuah kebetulan. Meskipun ada penyebab internal tertentu di balik krisis Rohingya, hal itu juga dapat didorong oleh pemain eksternal, terutama Amerika Serikat (AS).

Destabilisasi Myanmar dapat mempengaruhi proyek energi Cina dan menciptakan kantong ketidakstabilan di ambang pintu Beijing. Mengingat krisis yang sedang berlangsung antara AS dan Korea Utara, Beijing mungkin segera mendapati dirinya terperangkap dalam baku-tembak.

Sementara itu, Satgas Burma, yang terdiri dari sejumlah organisasi yang didanai oleh George Soros, telah aktif beroperasi di Myanmar sejak tahun 2013 yang meminta masyarakat internasional untuk menghentikan apa yang mereka sebut “genosida kelompok minoritas Muslim Rohingya.” Namun, campur tangan Soros dalam urusan domestik Myanmar semakin dalam ke dalam sejarah negara tersebut.

Pada tahun 2003, George Soros bergabung dengan sebuah kelompok Task Force AS yang bertujuan untuk meningkatkan “kerjasama AS dengan negara-negara lain untuk mewujudkan transformasi politik, ekonomi dan sosial yang sudah lama terlambat di Myanmar.

Dokumen Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR) 2003 yang berjudul “Burma: Time For Change,” yang mengumumkan pembentukan kelompok tersebut bersikeras bahwa “demokrasi tidak dapat bertahan di Burma tanpa bantuan Amerika Serikat dan masyarakat Internasional.”

“Ketika George Soros datang ke negara ini atau negara lain, dia mencari pertentangan religius, etnis atau sosial, memilih model tindakan untuk salah satu pilihan atau kombinasi mereka dan mencoba untuk “memanaskan” mereka,” terang Gorchenkov.

Di sisi lain, menurut Mosyakov, tampak bahwa beberapa ekonomi global yang mapan berusaha mengendalikan perkembangan ekonomi negara-negara ASEA dengan cepat, dengan menghasut perselisihan SARA di dalam blok tersebut.

Para akademisi berpendapat bahwa kebijakan pemimpin global mempertimbangkan bagaimana menimbulkan perselisihan dalam formasi regional yang stabil. Dengan memicu konflik regional, maka pemain eksternal melompat dalam kesempatan itu untuk mendapatkan kontrol atas negara-negara berdaulat dan memberikan tekanan yang cukup besar pada mereka.

Krisis Rohingya sendiri kembali meletus pada akhir Agustus kemarin. Bentrokan diperkirakan merenggut nyawa hingga 3000 muslim Rohingya.

Sumber: https://sputniknews.com/analysis/201709051057098493-myanmar-rohingya-energy-china-soros/  *) diakses 6 September 2017