Sistem Zonasi, Saat Ramai-Ramai Jadi Miskin untuk Sekolah Berkualitas

Sistem Zonasi, Saat Ramai-Ramai Jadi Miskin untuk Sekolah Berkualitas

98
SHARE
Foto : Ilustrasi anak-anak sekolah. Sumber www.youtube.com

Majalahayah.com, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerapkan sistem zonasi di Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhajir Effendy, sampaikan hal ini dilakukan agar terjadi pemenuhan kewajiban yang diselanggarakan pemerintah daerah (pemda) supaya menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

“Berbicara domisili calon peserta didik yang termkasud dalam zonasi sekolah berdasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB,” ujar Muhajir Effendy pada waktu lalu telah diposting di web majalahayah.com, di Jakarta (18/07/2018).

Strategi Kemendikbud menerapkan sistem zonasi PPDB yang bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional tahun 2018, telah mendapatkan banyak apresiasi, salah satunya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun, dibalik niat baik kemendikbud, dalam prakteknya, KPAI nyatakan banyak sekali laporan dari masyarakat yang menyampaikan keluh kesahnya sehingga menimbulkan kehebohan.

Kurangnya sosialisasi terkait tata cara penerimaan PPDB dalam sistem zonasi dinilai KPAI menjadi suatu penyebabnya. Menurut Retno Listiarty selaku Komisioner bidang Pendidikan KPAI, para orang tua masih berpikir bahwa hasil Ujian Nasional (UN) tinggi akan menjamin anaknya diterima disekolah pilihannya. Namun, kenyataannya, sistem zonasi benar-benar mempertimbangkan jarak rumah kesekolah. Semakin dekat ruang dari sekolah maka semakin peluang diterima semakin tinggi.

“Keberpihakannya pada kelompok kurang mampu yang memiliki keterbatasan dan nilai UN bukan lagi sebagai pemetaan seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi menjadi sorotan masyarakat, sehingga KPAI menerima beberapa pengaduan seperti banyak masyarakat yang mengaku miskin dan anak tidak mempunyai akta kelahiran, kartu kependudukan, dan kartu keluarga,” ujar Retno Listyari pada saat yang lalu, sudah diposting di majalahayah.com, di Jakarta (11/07/2018).

Baca juga :   Serikat Guru: Sistem Zonasi Berakibat Terlanggarnya Hak Anak atas Pendidikan

Ramai-Ramai Jadi Miskin

Menurut Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, tepat pada Bab III tentang tata cara PPDB bagian ke-6 tentang biaya di pasal 19 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Provinsi (Pemprov) wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% dan jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan SKTM. Tak hanya KPAI, persyaratan tersebutpun dinyatakan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang menyampaikan SKTM merupakan salah satu yang dinilai menuai permasalahan di masyarakat .

Tegaskan tak ada batasan maksimal dari 20% jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dalam satu wilayah daerah/provinsi. Menurut KPAI, hal ini yang mendorong masyarakat berbondong-bondong membuat SKTM. Lemahnya kontrol pemberian SKTM dari kelurahan, sehingga menurut Retno banyak masyarakat yang mampu secara ekonomi mendadak mengaku miskin.

Pernyataan ini dibuktikan oleh Retno Listiarty, menurut laporan Gubernur Jawa Tengah yang telah memverifikasi terdapat 78.065 SKTM palsu dan dibatalkan penerimaannya.

“Kepada orang tua dan pengurus RT dan RW agar bersikap dan bertindak jujur untuk mendapatkan ataupun mengeluarkan SKTM, kasus peningkatan SKTM oleh oknum orang tua yang ternyata adalah keluarga mampu demi bisa bersekolah di sekolah favorit, sangat merugikan bagi siswa-siswa lain yang secara nilai sangat memungkinkan untuk diterima disekolah tersebut,” imbuh Satriawan Salim selaku Wakil Sekretaris Jenderal FSGI pada saat lalu (10/07/2018).

Tak berhenti di SKTM, kartu keluarga dan akta kelahiran anak pun menjadi permasalahan dalam sistem zonasi PPDB 2018. Pasalnya, dicurahkan oleh Retno sesuai laporan di KPAI, banyak orang tua yang lalai mempersiapkan pendataan keluarga, sehingga saat ingin medaftarkan anak kesekolah terdekat, anak tak mempunyai kartu keluarga yang sesuai dengan alamat rumah dan tak mempunyai akta kelahiran sehingga anak menjadi korban.

Baca juga :   Rektor Paramadina : Pemerintah Hati-Hati Keluarkan Rilis Perguruan Tinggi Terpapar Radikalisme

Banyak Peraturan, Kurang Fasilitas?

Permasalahan selanjutnya adalah ketentuan radius terdekat tempat tinggal ke sekolah negeri, disampaikan oleh Retno telah terjadi ketimpangan jumlah sekolah di suatu zonasi, sehingga mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan haknya untuk bersekolah negeri.

“Ketimpangan atau tidak meratanya jumlah sekolah negeri disuatu wilayah mengakibatkan anak-anak di wilayah tertentu tidak ada sekolah negeri terdekat, anak kehilangan hak untuk meraih sekolah negeri,” imbuh Retno.

Retno contohkan seperti di desa Bojingkulur, Kabupaten Bogor, sebagai desa berpenduduk terpadat tapi tidak ada SMP ataupun SMA negeri, sehingga anak-anak Bojungkulur harus daftar di sekolah desa tetangga yang kuota hanya 5%. Tak hanya Bogor, kelurahan terjadi di Bandung, Bali dan heresik terkait ketimpangan jumlah sekolah negeri.

Menanggapi ketimpangan dan tidak meratanya sekolah negeri, Mendikbud berikan solusi agar sistem zonasi tak hanya berlaku disekolah negeri, melainkan akan menerapkan di sekolah swasta. Dalam pernyataan tersebut, Muhajir menggarisbawahi bagi sekolah swasta yang ingin saja. “Kalau dari pihak sekolah swastanya tidak mau ya silakan, tapi tidak boleh dapat bantuan-bantuan pemerintah,” ucap Muhajir pada waktu lalu (19/07/2108).

Hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah dalam berupaya untuk memberikan perhatian terhadap sekolah swasta dan membina sekolah swasta serta mengawal kwalitasnya. Keputusannya dalam memberikan peluang bagi sekolah swasta bukan semata-mata ingin mematikan sekolah negrri, tetapi agar masyarakat dapat diberikan keleluasaan dalam memilih.