Singgung Pernyataan Wiranto, ICW Sebut Pemerintah Berupaya Lakukan Intervensi Proses Hukum

Singgung Pernyataan Wiranto, ICW Sebut Pemerintah Berupaya Lakukan Intervensi Proses Hukum

3077
SHARE

Majalahayah.com, Jakarta – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menuturkan pernyataan Menko Polhukam Wiranto soal penundaan proses hukum tindak pidana korupsi dapat dimaknai sebagai upaya secara tidak langsung mengintervensi proses hukum. Sebelumnya, Wiranto meminta KPK menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Donal pun mengingatkan Wiranto, bahwa proses hukum tidak boleh diintervensi siapapun. “Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun,” ujar Donal dalam keterangannya kepada Majalahayah.com, Selasa (13/03/2018).

Menurut Donal, jika pemerintah berada dalam garis yang jelas dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi maka seharusnya menghindari pernyataan yang dilontarkan oleh Wiranto. Dia melanjutkan pemerintah juga tidak perlu khawatir proses hukum akan mengganggu proses politik.

Baca juga :   Selama Proses Pemeliharaan, KCI Akan Gunakan Tiket Kertas untuk Transaksi KRL

“Sebaliknya, dia mengatakan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik. Faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap lima calon kepala daerah 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada di daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan,” kata dia.

Selain itu, Donal menganggap, pernyataan Wiranto berlawanan dengan upaya menjadikan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih. Dia mengatakan pilkada seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk lima tahun yang akan datang.

“Manakala kontestan pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka,” pungkasnya.

Baca juga :   Wiranto Pastikan Rutan Ahok Berbeda dengan Napi Teroris

Sebelumnya Pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Usai rapat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Winarto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).