Sekjen MUI : Negara Menjamin Hak Beragama Masyarakatnya

Sekjen MUI : Negara Menjamin Hak Beragama Masyarakatnya

75
SHARE

Majalahayah.com, Jakarta – Maraknya aksi anti-toleransi diberbagai daerah bahkan menjurus kepada kriminalisasi, mengundang kekhawatiran semua pihak. Mulai dari serangan terhadap pemuka agama juga tempat ibadah, beberapa hari lalu muncul isu pembongkaran masjid dan pelarangan azan di Papua.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi umat Islam Indonesia pun menyatakan keprihatinan atas kondisi keberagamaan saat ini. Juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan menjadi kondusivitas dengan beragamnya isu nasional.

Wartawan Majalahayah.com, Ryan Kevin sempat menemui Seketaris Jenderal (Sekjen) MUI, Anwar Abbas, di Kantor MUI, Senin (19/3/2018). Berikut kutipan wawancara eksklusif Majalahayah.com dengan Sekjen MUI.

Menghadapi situasi yang terjadi terkait benturan keras yang di alami umat muslim dengan umat beragama yang lain, apa pandangan bapak?

Saya berharap masyarakat Indonesia dapat hidup tentram dan damai. Ini diperlukan agar umat beragama dapat saling bertoleransi dalam kehidupannya sehari-hari. Supaya masyarakat ini bisa tenang tentram dan damai ada peraturan yang mengatur supaya kita bisa hidup tenang dan tentram.

Aturan apa yang dapat di gunakan untuk kondisi sekarang?

Aturan tersebut sudah ada dan dibuat oleh negara ini, berupa kesepakatan-kesepakatan. Masyarakat sudah sepakat menjadikan pancasila sebagai falsafat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga sudah sepakat menetapkan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai peraturan tertinggi yang ada dalam negara indonesia sebagai acuan dari semua undang-undang yang akan di buat

Baca juga :   Lebih Cocok Cawapres Berlatar Belakang Militer, PolcoMM : AHY Ungguli Gatot Sebagai Pendamping Jokowi

Jangan melanggar kesepakatan yang telah kita buat secara nasional ini. Misalnya, kita sepakat bahwa pancasila ini adalah dasar negara dan sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Berarti negara kita ini menghormati eksistensi agama, dan negara kita juga menyepakati ada enam agama kan, antara lain islam, kristen protestestan, katolik, hindu, budha dan kongwucu.

Dari Undang-undang tersebut, apakah dapat menjamin kehidupan umat beragama?

Saya melihat, bahwa negara ini menghormati hak hidup dan juga hak untuk berkembang dari agama-agama tersebut. Dalam uud 45 pasal 29 juga di tekankan lagi, bahwa negara wajib melindungi penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Jadi negara menjamin penduduk warga negara untuk memeluk agama menurut agama dan keyakinannya yang di percayainya.

Bagaimana kalau ada suatu instansi yang membuat peraturan khusus terkait kebijakan beragama?

Tidak boleh ada lembaga atau sekelompok orang, yang mengatur mengenai urusan agama. Karena, hal ini sudah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mengenai toleransi beragama.

Bagaimana kebijakan terkait di papua yang melarang warganya untuk berpakaian muslim dan berhijab yang identik dengan islam?

Baca juga :   Ini Jawaban Anies Naik Helikopter ke Balaikota

Kalau sampai seperti itu, itu melanggar konstitusi itu namanya. Perbuatan tersebut terlalu ikut campur ke ranah yang tidak semestinya. Ini namanya masuk ke ranah orang. Yang berhak mengatur itu adalah agama itu sendiri bukan yang lain. Kalau ngatur-ngatur gitu namanya masuk ke rumah orang itu. Itu menyalahi hukum namanya.

Apakah negara menjamin dan memfasilitsi hak beragama masyarakat Indonesia?

Dalam UUD 45, sudah disebutkan bahwa negara menjamin hak beragama masyarakatnya. Karena itu, negara juga bertangung jawab untuk memfasilitasi tempat beribadah umat beragama.

Dan juga karena negara menjamin hak beragama, untuk beribadah itu kan membutuhkan tempat. Kalau satu orang mungkin tidak butuh tempat yang besar yah, tapi kalau puluhan atau ratusan orang, bahkan ribuan orang. Itu kan membutuhkan tempat, yang namanya tempat ibadah. Bukan hanya orang islam tetapi juga agama lain seperti kristen, hindu, budha dan lain lain.

Orang islam itu kan ibadahnya sehari lima kali. Dan tempat untuk beribadah itu di jamin loh oleh konstitusi. Kalau di jamin begitu kan berarti pemerintah berkewajiban memfasilitasi. bila umat islam ingin beribadah, maka pemerintah juga mempersiapkan tempat untuk umat islam beribadah.