Majalahayah.com, Jakarta – Dua ekonom senior, Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie bertemu untuk membahas permasalahan bangsa terutama kasus Bank Century dan BLBI. Mereka pun menyatakan tetap menolak sistem ekonomi Neo Liberal yang menyengsarakan rakyat.

“Pertemuan para sahabat Perjuangan Untuk menegakan ekonomi konsitusi. Sesuai dengan cit cita Founding Fathers bahwa ekonomi indonesia itu di tengah, bukan komunis dan juga bukan kapitalisme liberal,” jelas Rizal Ramli kepada wartawan di Jalan Bangka IX nomor 49, Jakarta Selatan, Senin (23/4/2018).

“Untuk itu, negara harus memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. itulah sebabnya kita harus melawan setiap upaya di praktik yang hendak menerapkan eonomi neoliberal di Indonesia,” tambahnya.

Menurut mereka Neoliberalisme adalah faham ekonomi yang mengecilkan peran negara seminimum mungkin. Paham ini menghendaki seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.

“Dalam sistem neoliberal yang diuntungkan selalu pihak asing dan para pemodal besar di dalam negeri Sedangkan rakyat serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebii banyak dirugikan,” ujar Kwik Kian Gie menanggapi.

Kwik juga menambahkan ciri lain sistem ekonomi neoliberal, selalu memotong subsidi dan menaikkan harga barang di jasa sesuai standar internasional. Padahal menurutnya, pendapatan rakyat jauh di bawah standar internasional.

“Selama lndonesia mengikuti model pembangunan neoliberal ala Bank Dunia, ekonomi indonesia tidak pernah tumbuh di atas 6,5%. Hal itu disebabkan karena sangat bergantung pada utang luar negeri. Jika ekonomi tumbuh lebih dari 6,5% maka akan terkeni oleh utang yang semakin tinggi dan terjadi overheating,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN)/Bappenas era Megawati tersebut.

Negara yang menerapkan sistem ekonomi neoliberal, menurut Rizal anggarannya akan diprioitaskan untuk membayar pokok dan bunga utang (creditors first). APBN 2018, lndonesia mengalokasikan anggaran lebih dari Rp800 triliun atau hampir sepertiga hanya untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang.

“Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk pendidikan, infrastruktur, gaji dan tunjangan pegawai negeri,” ujar Rizal.

“Pertemuan hari ini, menegaskan kembali tekad kami untuk melawan penerapan kebijakan neoliberalisme di lndonesia. Siapa pun pembuat dan pelaksana kebijakan neolib di lndonesia akan kita lawan,” papar keduanya.

Contoh Beberapa Kebijakan Neolib di Indonesia

l. Mengenakan PPN sebesar 10% bagi gula tebu rakyat

2. Membebankan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi pelayanan  kesehatan dan pendidikan

3. Menurunkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dari 4,5 juta menjadi sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)

4. Mengintip rekening rakyat dengan saldo Rp200 juta

5. Kebijakan impor pangan (beras, garam, gula,dll) menjelang atau saat panen raya

6. Menolak permintaan Presiden Jokowi untuk menurunkan pengenaan pajak final dari 1% menjadi 0,25% bagi UMKM. Menkeu Sri Mulyani hanya menyetujui maksimal menjadi 0,5%.

7. Memberikan tax holiday bagi investasi hingga 20 tahun bagi pengusaha besar

8. Memberi berbagai kemudahan perpajakan bagi PT Freeport Indonesia

9. Terus-menerus membuat utang baru untuk membiayai dan menutup devisa APBN

10.Mengizinkan asing memiiiki property tanpa batas harga minimal

11.Memudahkan persyaratan bagi masuknya tenaga kerja asing