Rentetan Teror, Pengamat Keamanan Lihat Kinerja Kepolisian dan BIN Belum Efektif

Rentetan Teror, Pengamat Keamanan Lihat Kinerja Kepolisian dan BIN Belum Efektif

81
SHARE
Polisi & Terorisme

Majalahayah.com, Jakarta – Rentetan aksi terorisme yang terjadi belakangan hari mulai dari Bom Gereja Surabaya, lalu teror susulan di Polrestabes Surabaya, juga serangan ke Mapolda Riau. Membuat masyarakat bertanya-tanya seberapa cepat, efektif dan efisien kerja polisi dan BIN dalam mengawasi dan mengantisipasi serangan teror.

Kepala Pusat Studi Keamanan Nasional dan Global Universitas Padjajaran (Unpad), Yusa Djuyandi menyatakan kinerja Kepolisian dan BIN belum efektif. Hal ini katanya, akan meningkat kekhawatiran masyarakat dalam kemampuan mengamankan kondisi.

“Kekhawatiran kita adalah bagaimana kemudian mereka siap untuk meminimalisir gangguan keamanan serupa dan bisa mengurangi adanya kegelisahan masyarakat,” jelasnya kepada awak media, Rabu (16/5/2018).

Baca juga :   Situasi Semakin Memanas, Para Peserta Massa Bela Rakyat Bakar Keranda

Baginya jika alasannya tentang kewenangan Polisi dan Intel yang terbatas karena tidak adanya Undang-Undang yang melegalkan untuk bertindak cepat untuk menangkap setelah mengetahui adanya rencana serangan. Yusa melihat harusnya pihak keamanan tetap bisa melakukan langkah pencegahan lain.

“Maka sebenarnya mereka dalam kondisi seperti kemarin harus dapat melakukan upaya pencegahan lain. Memberikan Early warning system terhadap objek yang akan disasar, mengawasi gerakan-gerakan para pelaku,” ujarnya.

Baca juga :   Sulbar Siapkan PATBM untuk Stop Kekerasan Anak

Bahkan jelas Yusa, BIN mengatakan sebelumnya sudah mengetahui adanya rencana teror, karena itu menurutnya mereka bisa berkoordinasi dengan rekan mereka di Kepolisian dan kemudian polisi mungkin dengan pemerintah daerah setempat melakukan upaya preventif dan persuasif dengan mengintensifkan komunikasi terbuka dalam rangka deradikalisasi.

“Bukankah program ini juga menjadi salah satu upaya preventif pemerintah untuk menghapuskan perilaku radikal. Jika tidak dijalankan berarti ada yang salah juga dengan pengimplementasian kebijakan ini,” pungkas Yusa.