Foto : www.muhammadiyah.or.id

Majalahayah.com – Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang masih terus menggerogoti negeri ini. Memberikan keprihatinan bagi para tokoh dan cendekiawan. Bahkan karena kondisi ini Ormas Kepemudaan Muhammadiyah sedang mendorong keluarnya fatwa untuk koruptor.

Hal ini dipaparkan oleh Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak, saat ditemui di acara diskusi Korupsi dan Dinasti Politik, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).

“Saya di beberapa musyawarah Muhammadiyah, sudah sering mendorong untuk mengeluarkan fatwa tidak boleh mensholatkan jenazah koruptor. Bagi saya tokoh ulama harus tegas untuk itu,” tegas Dahnil.

“Karena bahkan Muhammad Abduh pun sudah menggolongkan koruptor dengan perbuatan syirik,” tambahnya.

Bagi Dahnil sikapnya untuk mendorong fatwa ini tidaklah beralasan. Apalagi banyak kasus baik di daerah atau perkotaan yang sudah mencoreng agama Islam sendiri.

“Misalnya di daerah atau kota, saat pelaku koruptor meninggal, para pelayat yang mensholatkan itu dibayar. Jadi ini kan udah tidak benar,” metus Dahnil.

MUI sendiri beberapa tahun lalu sudah mengeluarkan fatwa haram untuk KKN. Bahkan sudah keluar juga fatwa hukuman mati untuk para koruptor. Tapi sayangnya hingga sekarang praktek KKN di Indonesia masih menjalar.