Home Nasional PKS Tegaskan Larang Miras Dijual Bebas

PKS Tegaskan Larang Miras Dijual Bebas

213
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih. Sumber: Istimewa

Majalahayah.com, Jakarta – Anggota Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menegaskan pihaknya tidak pernah menyetujui minuman keras dijual bebas di warung atau minimarket.

“Di Pansus RUU Minol, Fraksi PKS komitmen dan konsisten tidak pernah menyetujui miras dijual bebas di warung atau minimarket,” katanya dalam rilis yang diperoleh Majalahayah.com, Minggu (21/1/2018).

Dalam draf pembahasan terakhir, ia mengaku semua fraksi bahkan menyetujui pembatasan distribusi miras. Selain itu, ia menambahkan dalam RUU tersebut juga ditegaskan adanya syarat dan izin untuk menjual miras.

“Seperti harus jauh dari lingkungan pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas publik lainnya. Juga untuk pembeli ada syarat mengenai umur, status kewarganegaraan bahkan agama yang hingga kini masih didiskusikan,” jelasnya.

Abdul menjelaskan penjualan etanol sebagai minuman termasuk pengecualian. Namun, ia menegaskan secara umum dilarang.

Dari sisi nomenklatur, dirinya menuturkan hingga saat ini masih terjadi perdebatan antar fraksi, dimana Fraksi PKS, PAN dan PPP masih mempertahankan penggunaan kata ‘Larangan’ dalam judul RUU tersebut, yaitu RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Meskipun demikian, dalam perkembangan pembahasan, terdapat titik temu jalan keluar antar fraksi, yaitu semua sepakat ada substansi larangan dalam batang tubuh di RUU tersebut,” ungkapnya yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR.

Dari sisi pembatasan, pengawasan, industri dan mekanisme peredarannya, menurutnya sebagian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti UU tentang Bea Cukai, Makanan dan Obat, Kesehatan dan sebagainya.

Lebih lanjut, pihaknya mendesak pemerintah untuk kooperatif bersama dengan DPR untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU ini yang menurutnya krusial.

“Pansus RUU Minol ini mengalami hambatan karena pihak eksekutif (pemerintah), beberapa kali tidak bisa hadir dalam rapat dengan Pansus RUU Minol di DPR,” tandasnya.