pengamat politik Taufik Amirullah.

Majalahayah.com, Jakarta – Jelang Pilkada serentak 2018 manuver politik dari masing-masing pihak mulai terlihat. Baik dengan menggunakan popularitas calon hingga isu-isu terkait.

Hal ini pun senada diucapkan oleh pengamat politik, Taufik Amrullah dari Progress Indonesia. Dirinya bahkan melihat adanya kepanikan dari pihak penguasa.

“Kekalahan DKI dan Banten membuat penguasa panik dan semakin detil dalam menerapkan strateginya,” jelasnya melalui pers rilis kepada awak media, Jum’at (5/1/2018).

Dirinya melihat pihak penguasa sudah menargetkan kemenakan pada tiga wilayah penting di Jawa, yaitu Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim). Bahkan kemenangan ini bukan hanya dari pihak loyalis PDIP, tapi Jokowi.

“Jabar, Jateng dan Jatim harus dimenangkan oleh cagub loyalis Jokowi (bukan sekedar loyalis PDIP); di Jabar istana dan PDIP sepakat mengusung Ridwan Kamil – Anton Charliyan,” ucapnya.

Taufik juga melihat pihak Istana belum sepakat untuk Pilkada Jawa Tengah dan Jatim. Hal ini juga karena nama Ganjar Pranowo tersangkut kasus E-KTP.

“Di Jateng Ganjar sedang diganggu dengan kasus e-KTP yang membuat PDIP marah, kelompok PSI yg bercokol di istana menginginkan yg lain. Kemungkinan istana dan calon Gerindra bertemu pd sosok Sudirman Said tokoh PSI,” paparnya.

Munculnya kasus moralitas yang menjerat Cawagub Azwar Anas pun dilihat oleh Taufik merupakan permainan istana. Hal ini karena Istana melihat ada pihak yang mulai melakukan manuver untuk masuk ke lingkaran presiden.

Sementara itu Taufik juga melihat Jokowi lebih cocok dengan Khofifah. Juga diatas kertas peluang Menteri Sosial tersebut cukup besar.

“Sedangkan Jatim, awalnya Jokowi dan PDIP bersama PKB dan PKS setuju mendukung Saifullah Yusuf – Azwar Anas. Tapi perkembangan cepat dan rasa tak aman Jokowi pada Muhaimin – PKB membuatnya mengalihkan ke Khofifah yang lebih bisa dikendalikan. Muhaimin dianggap sedang bergerilya menjadi Cawapres Jokowi, hal yang tidak disukai lingkaran istana.  Selain karena hitungan elektoral, Khofifah lebih mungkin menang. Maka Anas pun ‘dikerjain’ dengan kasus moral,” jelas Taufik.

Selain menggunakan popularitas, beberapa hal pun digunakan oleh Istana termasuk isu korupsi. Bagi Taufik kasus yang menjerat Ganjar ataupun kasus hukum Cagub di Kaltim menjadi contoh.

Hal ini bagi Taufik akan terlihat natural bagi para pemilih. Sehingga pihak penguasa bisa memenangkan Pilkada ini menjadi besar.

“Gunakan semua cara untuk menang. Segala cara yang nampak  natural di publik digunakan misalnya survey  yang cenderung mengarahkan pemilih, mengangkat kasus hukum lawan kalau perlu OTT KPK atau minimal bongkar kasus lama seperti kasus Ganjar di Jateng dan kasus hukum cagub di Kalimantan Timur, dan demoralisasi lawan seperti yang terjadi pada Anas di Jatim,” jelas Taufik.

Hal yang terakhir adalah memecah suara umat Islam. Bagi Taufik, Pilkada Jakarta bisa menjadi pelajaran bagi pihak penguasa.

Sehingga meminimalisir isu-isu SARA ataupun perbedaan Ideologi. Harus bisa dimulai dari pemilihan calon yang maju.

“Pecahkan suara ummat. Jangan sampai pilkada DKI terulang di pilkada lain. Tidak boleh benturan ideologis seperti di DKI karena kemungkinan konsolidasi ummat dan oposisi lebih kuat dan menang. Itu yang terjadi di Jawa Barat, suara ummat dipecah dan diadu,” pungkasnya.