Foto : Sri Bintang Pamungkas. Sumber www.voa-islam.com

Majalahayah.com, Jakarta РPihak Sri Bintang Pamungkas menegaskan tidak ada ada pelanggaran dalam pengiriman surat ke MPR yang berisi permintaan pencabutan mandat Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Namun pihak kepolisian juga menegaskan, penangkapan Sri Bintang bukan karena surat itu semata.

“Kalau kita lihat surat itu bagian dari beberapa kegiatan yang dilakukan, itu bagian kecil dari upaya indikasi yang ada. Yang lain apa itu bagi penyidik menyimpang,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2016).

“Oh iya bukan (karena) surat semata,” sambungnya.

Martinus menjelaskan, sebuah perbuatan dikategorikan makar harus didahului dengan adanya permufakatan jahat. Hal itu diatur dalam pasal 110 dan kemudian dijelaskan pasal 87 yaitu permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah, memisahkan diri dan pemberontakan dengan jahat itu harus didahului dengan pemufakatan jahat.

“Di mana permufakatan jahat? Itu ada di pasal 110 yang kemudian dijadikan dasar bagi penyidik untuk melihat permufakatan jahat itu di mana, yang menggulingkan pemerintah yang sah. Nah di dalam itu caranya dengan apa? Dengan menduduki gedung DPR RI kemudian memaksa sidang istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang ada,” jelasnya.

Perbuatan makar merupakan delik formil. Berbeda dengan delik materill yang harus terjadi dahulu peristiwanya baru dapat dipidanakan seperti pencurian dan lainnya.

“Sedangkan delik formil dia tidak, perencanaan-perencanaan kemudian menempatkan orang, ada bukti transfer untuk menggerakkan orang itu semua bagian perencanaan dalam delik formil bisa dipidanakan. Oleh karena itu, penyidik kemudian melakukan penangkapan, bukan Polri melakukan upaya merusak demokrasi yang ada,” paparnya.