Majalahayah.com, Jakarta – Adanya perluasan dalam pasal 284 KHUP yang tidak sebatas menerapkan pidana perbuatan zina bagi pasangan yang punya ikatan perkawinan. Bagi Akademisi hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa merupakan hal yang positif.

Baginya perluasan pasal tersebut akan mencegah masyarakat untuk main hakim sendiri. Terutama kepada pasangan di luar pernikahan yang melakukan tindakan asusila.

“Justru dengan memasukannya ke dalam RKUHP mencegah supaya engga main hakim sendiri. Jadi saya kira pola pikirnya kebalik yah,” jelasnya saat ditemui di Puri Impreium Office, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Baginya dengan pasal tersebut akan mencegah masyarakat untuk melakukan hukuman sosial, seperti menelanjangi para pelaku. Seperti kejadian yang beberapa waktu lalu terjadi di Tanggerang.

“Karena kalau dibiarkan tidak seperti yang sekarang banyak sekali masyarakat yg menelanjangi bawa ke pos hansip itukan udh main hakim sendiri. Memang positifnya dengan memasukan ini ke dalam KUHP maka diharapkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu engga terjadi lagi,” jelasnya.

Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berencana memperluas delik sejumlah pasal yang berkaitan dengan tindak pidana asusila dalam pembahasan Rancangan KUHP.

Itikad tersebut berpotensi memperluas penafsiran tentang delik atau perbuatan asusila yang dapat dikenakan hukuman karena dianggap melanggar undang-undang.

Perombak KUHP di DPR dalam hal ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi pasal perzinahan, pemerkosaan, dan hubungan sesama jenis (LGBT) sebagaimana diatur dalam KUHP.