Peran Parpol, Menyiapkan Kader Bertakwa Sebagaimana Konstitusi NKRI

Peran Parpol, Menyiapkan Kader Bertakwa Sebagaimana Konstitusi NKRI

186
SHARE
Ilustrasi Politisi Partai Politik. Sumber http://archive.kaskus.co.id/

Majalahayah.com – Dalam hidup berbangsa dan bernegara, tidak lepas dari peran penting rakyat sebagai pondasi sebuah tatanan berkehidupan. Interaksi antar individu dalam suatu masyarakat mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan atau referensi berbagai pihak dalam menjalankan tatanan, hubungan dan penyikapan hukum. Aturan main yang disepakati dan dipakai untuk kemaslahatan rakyat itulah diperlukannya peraturan dan undang-undang dalam naungan konstitusi yang tegak. Konstitusi merupakan hukum dasar yang harus dijadikan pegangan bersama dalam rangka penyelenggaraan suatu negara.

Peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, serta mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan masyarakat secara nyata. Untuk menjalankan sistem hukum, rakyat butuh ada yang dipercayakan untuk memimpinnya agar tujuan yang diinginkan bisa diatur, dipertimbangkan dan diputuskan dengan adil. Lalu pemimpin seperti apa yang dipercayakan itu? Agar aspirasi rakyat terwakilkan tanpa ada pihak yang merasa dizalimi atau menzalimi.

Dalam hal ini di negara Indonesia dengan sistem demokrasi berlaku sebuah proses melalui partai politik (parpol). Sebagaimana parpol ini berjuang untuk menempatkan seseorang pada suatu posisi publik baik sebagai pejabat legislatif maupun sebagai kepala daerah atau bahkan pejabat dan kepala dalam struktur pemerintahan pusat. Yang nantinya setelah terpilih diharapkan bisa menjadi pemimpin atau seseorang yang mewakili rakyatnya di parlemen untuk ikut menentukan arah suatu bangsa atau negara. Untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari rakyat kepada pemerintah.

Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, persyaratan bagi parpol calon kontestan pemilu 2014, antara lain: memiliki kepengurusan 100% tingkat provinsi, 75 % jumlah kabupaten/kota, 50 % jumlah kecamatan, dan 30% keterwakilan perempuan di semua tingkatan. Disamping itu, ada ketentuan parpol harus menunjukkan 1.000 anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA), memiliki kantor tetap, nomor rekening atas nama parpol, serta nama dan tanda gambar parpol.

Baca juga :   Dialog Ayah dan Anak, Cara Unik Menanamkan Keyakinan kepada Allah

Persyaratan di atas merupakan hal yang tidak mudah. Namun, bagi para penyokong regulasi di atas, persyaratan tersebut punya tujuan mulia yaitu menghadirkan parpol dan pemilu yang berkualitas serta dalam proses penyaringan tersebut diharapkan mampu meloloskan parpol yang benar-benar punya struktur dan kepengurusan.

Parpol merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Agar menghasilkan kader pilihan, diperlukan proses perekrutan dan pengembangan kompetensi atau kualitas calon yang kelak diajukan untuk pengemban kepemimpinan dan pengatur sistem hukum. Namun, di sinilah masalah sering muncul, dimana proses perekrutan pengurus dan pembangunan struktur berlangsung sangat serampangan. Tak sedikit calon-calon pengurus diiming-imingi uang dan fasilitas agar bersedia menjadi pengurus. Jadinya, hanya ‘parpol berduitlah’ yang begitu leluasa mendirikan struktur di daerah.

Pada kenyataannya struktur kepengurusan parpol itu seolah hanya “papan nama”. Hampir tidak ada kegiatan politik kepengurusan tersebut. Akibatnya, parpol bersangkutan kurang mengakar dengan massa-rakyat di lingkungan sekitarnya. Maklum, ketika berlangsung pemilu, parpol lebih mengandalkan uang ketimbang kerja konkret di tengah massa sebagai alat mengumpulkan suara.

Setiap kali digelar pemilihan umum terbukti tidak menciptakan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang kompeten dan berkualitas. Tidak ada wakil rakyat yang benar-benar mewakili dan bekerja untuk rakyatnya. Masyarakat tidak membutuhkan orang-orang yang lebih mementingkan dan mendengarkan suara partai daripada suara rakyatnya. Kita membutuhkan seorang pemimpin yang merdeka dari berbagai macam kepentingan dan ego-ego pribadi.

Baca juga :   Kedekatan Ayah-Anak Bisa Halau Pornografi dan Seks Bebas

Kejenuhan rakyat terhadap parpol bukanlah karena jumlah parpol yang banyak, melainkan karena tidak adanya keberpihakan parpol dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Parpol harus kembali ke konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menyiapkan kader yang bertakwa untuk memenuhi syarat konstitusi bukan hanya menyiapkan kader yang berduit saja. Jika tidak maka melanggar konstitusi NKRI.

Persyaratan wajib Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada UU Nomor 10 Tahun 2016

Segala hal mengenai parpol ini secara rinci tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Mengenai detil syarat tersebut dapat diakses di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/, http://jdih.kpu.go.id atau http://setkab.go.id/.

Isi Undang-undang Republik Indonesia di atas telah mensyaratkan warga negaranya yang ingin maju untuk sebagai presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota dan wakilnya. Ayat pertama dari undang-undang tersebut adalah persyaratan bahwa warga negara Indonesia yang maju dalam pilpres ataupun pilkada haruslah yang “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Bahkan sampai pemilihan Kepala Desa sebagaimana UU Nomor 112 Tahun 2014 pasal 21 poin b menyebutkan syarat pemilihan  kepala desa adalah “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Untuk lebih detil syarat tersebut dapat diakses di http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2015/01/29/pemilihan-kepala-desa.

Persyaratan wajib calon Kepala Desa pada UU Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21.

 

Selanjutnya bagaimana menyiapkan kader parpol yang bertakwa agar memimpin dengan keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan masyarakat secara nyata? Secara konstitusi NKRI sudah cukup jelas bahwa proses perekrutan anggota hingga proses pengembangan diri para kader senantiasa tetap mengarah dalam rangka membentuk pribadi yang bertakwa.