Penundaan Tersangka Korupsi, PUSaKO Sebut Akan Rugikan Biaya Penyelenggaraan Pemilu

Penundaan Tersangka Korupsi, PUSaKO Sebut Akan Rugikan Biaya Penyelenggaraan Pemilu

69
SHARE
Twiiter @KPK

Majalahayah.com, Jakarta – Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang meminta KPK menunda proses hukum calon kepala daerah yang terlibat korupsi saat Pilkada, menuai reaksi keras dari berbagai pihak.

Pegiat antikorupsi, dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai seharusnya pemerintah tidak mencampuri proses penegakan hukum. Karena hal ini akan berdampak buruk bagi proses berjalannya negara.

“Saya pikir pemerintah tidak boleh mencampuri proses penegakan hukum. Tujuan KPK kan agar masyarakat tidak memilih kucing dalam karung. Masak KPK menetapkan tersangka seseorang setelah terpilih. Itu jauh lebih buruk dan merugikan biaya penyelenggaraan,” ketusnya saat dihubungi oleh Majalahayah.com, Selasa (13/3/2018).

Baca juga :   Regenerasi Koruptor yang Cepat, Serta Upaya Perlawanan Dari Berbagai Pihak

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) itu pun menilai pemerintah terlihat khawatir dengan pernyataan Ketua KPK. Saat menyebutkan ada 90% Kepala Daerah yang akan jadi tersangka.

“Mungkin bentuk kekhawatiran krn UU pilkada tidak mengatur soal status calon pengganti,” jelasnya kemudian.

Padahal baginya pemerintah bisa mengeluarkan Perpu untuk calon pengganti. Diripada menunda proses hukum yang bisa merugikan hak pilih masyarakat.

Baca juga :   Pengamat Politik Sesalkan DPP Partai Golkar Tidak Non-Aktifkan Setnov

“Sarannya, pemerintah kan bisa menerbitkan Perpu soal calon pengganti terkait calon kepala daerah yang terjerat kasus OTT,” paparnya.

Selain itu dirinya menegaskan agar KPK menolak permintaan dari Permintaan dari pemerintah tersebut. Sekaligus tetap memproses jalannya penegakan pemberantasan korupsi.

“Iya pasti bisa dan harus menolak,” pungkasnya.