Monumen Pancasila Sakti. Foto: majalahayah.com

Majalahayah.com – Jakarta, Masih sulitnya program rekonsiliasi untuk korban tragedi 1965. Bagi pengamat politik dan keamanan Kusnanto Anggoro menganggap bahwa konsep rekonsiliasi sebagai bagian dari penyelesaian Tragedi 1965 tidak akan terjadi bila menggunakan konsep rekonsiliasi ala Afrika Selatan.

Bagi Kusnanto prinsip rekonsiliasi yang dilakukan oleh Afrika Selatan merupakan gagasan dari Nelson Mandela. Hal ini dilakukan oleh bapak Afrika Selatan tersebut pasca-penerapan sistem apartheid.

Menurutnya lagi, konsep rekonsiliasi ala Afrika Selatan tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan tragedi 1965 yang bersifat vertikal. Sebab konflik yang terjadi adalah antara negara dengan kelompok yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sementara konflik yang terjadi di Afrika Selatan disebabkan oleh sistem apartheid atau pemisahan ras antara warga kulit putih dan kulit hitam. Dengan demikian konflik yang muncul bersifat horizontal. Di sisi lain, menurut Kusnanto, rekonsiliasi di Afrika Selatan bisa diwujudkan karena ada perubahan rezim yang berkuasa di negara tersebut.

“Menurut saya rekonsiliasi model Afrika Selatan sulit untuk diterapkan karena tidak ada pergantian rezim,” ujar Kusnanto dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Padahal bagi Kusnanto jatuhnya rezim Soeharto seharusnya menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki kesalahan sejarah. Namun, hingga pemerintahan reformasi berganti beberapa kali. Belum ada kemajuan dalam upaya rekonsiliasi.

“Tumbangnya Presiden Soeharto tidak menghilangkan rezim Orde Baru. Secara politik sulit dilakukan,” ucapnya.

Dia menuturkan, tiga hal yang bisa dilakukan oleh negara untuk menginisiasi rekonsiliasi tersebut.

Pertama, negara bisa melakukan penulisan ulang sejarah yang selama ini dinilai masih belum jelas.

Misalnya penyebutan PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai dalang dari pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat, sebab, sampai saat ini belum ada bukti valid yang mendukung pernyataan tersebut.

Kedua, adanya pengakuan dari negara bahwa telah terjadi kekerasan dan pembunuhan terhadap simpatisan PKI sebagai dampak politik dari peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965.

Ketiga, kata Kusnanto, negara harus berani untuk meminta maaf terhadap korban maupun keluarganya yang terkena stigma hingga puluhan tahun lamanya.

Namun, ketiga hal tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada kebutuhan politik pemerintah sebagai faktor pendorong terjadinya rekonsiliasi.

“Rekonsiliasi tetap harus dilakukan oleh negara. Entah pengakuan atau permintaan maaf. Kalau tidak akan selalu timbul masalah. Harus ada kebutuhan politik yang bisa mendorong terjadinya rekonsiliasi,” kata Kusnanto.

(RA/IHR)