Majalahayah.com, Jakarta – Pernyataan  Ketua DPR, Bambang Soesatyo yang menolak adanya tes urine kepada anggota DPR. Sebagai deteksi penggunaan narkoba dinilai mengecewakan.

PP Pemuda Muhammadiyah ada upaya saling melindungi antar anggota DPR dengan meminta tidak ada pemeriksaan tes urine. Juga membuktikan sekali lagi marwah lembaga legislasi ini sedang dipertaruhkan, diuji dalam komitmennya menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik (Good Parlemen, Good Governance dan Clean Government).

“Bagi Pemuda Muhammadiyah, Pernyataaan Ketua DPR sangat mengecewakan dan wajib di direspon Bapak Presiden, BNN, Komite Etik DPR, Ombudsman, Komnas HAM dan para Ketua Umum Partai,” jelas Farid Ari Fandi Seketaris PP Pemuda Muhammdiyah melalui rilis pers kepada Majalahayah.com, Rabu (7/2/2018).

Farid pun menerangkan tentang mandat pembuka UU MD 3 No 17 Tahun 2014 yang menjelaskan ‘meminta setiap anggota dewan wajib melaksanakan check and balances yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat’.

“Artinya tertangkapnya Robby Salam Staf Setjen MPR menandakan lembaga tinggi ini belum bersih dari peredaran Narkoba,” ujar Farid.

Farid juga menegaskan bahwa masyarakat Indonesia menjadi saksi bagaimana minimnya produktifitas lembaga ini, mengeluhnya pemerintah dan masyarakat pada produk legislasi dan jatuhnya kepercayaan masyarakat. Belum lagi bukti Indonesia menjadi target peredaran Narkoba.

“Artinya bisa jadi perlindungan peredaran itu sampai ke dalam Gedung yang terhormat, bila tidak segera dibuktikan apakah anggota dewan terbebas dari Narkoba,” tegasnya.

Pemuda Muhammadiyah pun mewarning dengan segala produktifitas lembaga ini bila tidak segera dilakukan pemeriksaan. Artinya ini menjadi penguat bahwa lembaga BNN harus segera melakukan pemeriksaan.

“Kita masih ingat pesan terakhir terpidana mati bos Narkoba Fredy tentang keterlibatan anggota Dewan. Dan itu disampaikannya sebagai mekanisme terakhir melawan hukuman mati. Jangan sampai lembaga distribusi otoritas kekuasaan ini, justru terindikasi menjadi penguasaan sarang mafia narkoba. Perlu pembuktian segera,” jelasnya.

PP Pemuda Muhammdiyah pun menegaskan benar atau tidaknya setiap anggota parlemen mengkonsumsi Narkoba. Perlu segera dilakukan tes oleh Badan Narkotika Nasional.

Tidak hanya tes urine namun jug  tes rambut wajib. Agar hasilnya benar benar lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, membawa rasa keadilan dan tegaknya marwah lembaga.

“Begitu juga pentingnya memperhatikan kinerja dan indepedensi tim BNN,” tambahnya.

Farid pun berharap Negara ini mampu benar benar memilih pemimpin yang amanah menampuk kepercayaan setiap warga Negara. “Tetapi hal itu bagaimana bisa berlangsung, bila masyarakat Indonesia tidak pernah tahu bahwa setiap perwakilan mereka benar benar terbebas dari Narkoba dan Zat Psikotropika,” pungkasnya.