Pengamat Terorisme Sebut Medsos Penting Bagi Gerakan Teroris di Indonesia

Pengamat Terorisme Sebut Medsos Penting Bagi Gerakan Teroris di Indonesia

71
SHARE
Pengamat Teror

Majalahayah.com, Jakarta – Sosial media memegang peran sangat penting terkait gerakan kelompok teroris di Indonesia.

Demikian disampaikan Pengamat Terorisme Universitas Indonesia Solahudin dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk ” Cegah dan Perangi Aksi Teroris ” yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Diketahui, terkait aksi terorisme yang terjadi di Rusun Wonocolo, di Sidoarjo, Jawa Timur, korban selamat yang juga merupakan salah seorang anak dari pelaku teroris mengungkapkan bahwa ayahnya belajar merakit bom lewat media sosial. Pengakuan anak tersebut memiliki makna tersendiri bagi publik Indonesia. Betapa tidak. Sebagaimana dijelaskan Solahudin, memang kelompok ekstrimis, radikal, atau teroris di Indonesia nyatanya memanfaatkan secara maksimal media sosial untuk proses radikalisasi.

“Sebenarnya, oleh kalangan akademisi sudah terlihat bahwa gerakan ekstrimisme menggunakan media online memang tengah nge-hits. Baik itu untuk peradikalisasian ataupun rekruitmen. Namun khusus di Indonesia, penggunaan media online oleh kelompok tersebut hanya terkait dengan upaya peradikalisasian,” katanya.

Dipaparkan Solahudin, berdasarkan hasil penelitiannya terhadap narapidana terorisme, sebanyak 85 persen di antaranya, melakukan aksi teror hanya dalam rentang kurang dari satu tahun, sejak pertama kali terpapar paham ISIS. “Kemudian saya mencoba membandingkan dengan terpidana terorisme sejak 2002-2012. Ternyata, para napiter ketika itu rata-rata memerlukan waktu 5-10 tahun, sejak pertama kali terpapar sampai dengan terlibat dalam aksi terorisme,” tuturnya.

Solahudin mengatakan, dirinya juga menemukan bahwa hampir semua terpidana kasus teroris itu memiliki akun sosial media. “Sehingga saya berkesimpulan semua pelaku aksi terorisme memang memiliki keterkaitan dengan sosial media,” tegasnya.Salah satu contoh peran media sosial mendorong percepatan peradikalisasian, Solahudin menjelaskan terkait terpidana teroris bernama Anggi, yang ditangkap aparat pada Agustus 2017, terkait rencana peledakan bom di Bandung dan Jakarta.

Baca juga :   Tri Risma Harini: Pengamen di Surabaya Digaji 2,5 Juta Satu Kali Tampil

“Anggi yang merupakan buruh migran di Hongkong, ditangkap pada Agustus 2017 karena merencanakan pemboman di Bandung, bahkan sebagai pengantinnya, dan Jakarta. Anggi itu berasal dari Klaten. Pada November 2016, Anggi masih diketahui bukanlah sosok perempuan yang agamis, bahkan tidak berhijab. Tapi, pada Desember 2016, teman-temannya mulai melihat adanya perubahan,” tuturnya. Kemudian, Solahudin membeberkan, pada Februari – Maret 2017, Anggi meng-upload dirinya tengah di-baiat di sebuah taman di Hongkong oleh Abu Bakar al Bagdadi. Pada April 2017, sambung dia, Anggi ditangkap aparat Hongkong dan dideportasi ke Indonesia.

“Di tanah air, Anggi menjalani proses deradikalisasi selama 2-3 minggu oleh Kemensos. Dan kemudian, dipulangkan ke kampungnya di Klaten. Namun sebulan kemudian, Anggi menghilang dari kampungnya. Dan pada Agustus 2017, dia ditangkap Densus 88,” tuturnya.

Bagaimana hal itu terjadi, Solahudin mengungkapan, ternyata Anggi dalam kurun singkat bergabung dengan lebih dari 30 private chanel Telegram. Bahkan kemudian, kata dia, Anggi membuat chanel Telegram sendiri dan menjadi admin.

“Artinya, selama 24 jam Anggi terpapar pesan-pesan radikal sehingga proses radikalisasi ke dirinya berjalan sangat kencang. Inilah sebabnya sosial media sangat penting terkait radikalisasi. Bahkan, berperan sangat signifikan,” tuturnya.

Rekruitmen Offline

Walau begitu, Solahudin menjelaskan, peran media sosial nyatanya tidak terlalu signifikan terkait proses rekruitmen kelompok ekstrimis.

Baca juga :   IPW : Keamanan Anggota Polri Tak Terjaga, Bagaimana dengan Masyarakat?

“Peran medsos bagi kelompok ekstrimis di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Di Eropa radikalisasi dan rekruitmen melalui medsos. Demikian juga di Malaysia. Tapi di Indonesia berbeda. Radikalisasi memang menggunakan medsos. Tapi rekruitmen lebih banyak dilakukan secara offline,” katanya.

Diungkapkan Solahudin, dari keterangan 75 napiter, tercatat hanya sebanyak tujuh kasus  atau 9 persen yang bergabung dengan kelompok ekstrimis melalui sosmed. Sedangkan, sambung dia,  91 persen direkrut melalui offline, yakni tatap muka dan melalui forum keagamaan.

“Jadi untuk rekruitmen offline dan radikalisasi online. Kenapa offline menjadi pilihan di Indonesia, karena di Indonesia ada kebebasan untuk berekspresi dan berkumpul. Masih sangat mudah menemukan momen-momen offline yang menyiarkan propaganda ISIS. Terlebih di negeri ini, UU Terorisme tidak memiliki satu pasalpun yang bisa menjerat orang yang mempromosikan tentang terorisme. Itulah sebabnya, kelompok ini cenderung tidak memerlukan online,” katanya.

Alasan kedua, menurut Solahudin, kelompok ekstrim tidak terlalu percaya pada media sosial untuk melakukan rekruitmen adalah karena dunia maya susah dipercaya. “Banyak kasus penipuan terjadi di channel telegram yang terkait ISIS. Kasus Susan Elmira, si penipu pemalsuan dokumen untuk kelompok terorisme, dan Elang, penipu perempuan yang hendak berhijrah ke Suriah, menjadi contoh di antara sekian banyak kasus di antaranya,” tuturnya.

Hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo dan Ketua Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo.