Pengamat Tata Kota : Rencana Tata Ruang Meikarta Harus Dievaluasi

Pengamat Tata Kota : Rencana Tata Ruang Meikarta Harus Dievaluasi

93
SHARE

Majalahayah.com, Jakarta – Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, menyatakan bahwa pemerintah harus mengecek secara rinci tata ruang kawasan properti Meikarta. Proyek properti dengan nilai investasi sebesar Rp 228 triliun ini disebut harus disesuaikan dengan program tata ruang pemerintah.

“Jadi saya bilang, rencana tata ruangnya harus dievaluasi. Kalau tidak dievaluasi dia akan membuat peraturan yg tidak jelas dong,” ucap Yayat ketika dihubungi Awak media, Jakarta, Kamis (10/8).

Akademisi asal Universitas Trisakti ini menegaskan, tidak seharusnya Grup Lippo membangun proyek properti di atas lahan seluas 2.200 hektar ini. Proyek properti yang direncanakan sejak 2014 ini pun disebutnya telah melangkahi program pemerintah yang mencanangkan Bodebekkarpur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan metropolitan di Jawa Barat.

Padahal, program Bodebekkarpur sudah dicanangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada 2010 atau 4 tahun sebelum Meikarta direncanakan.

Baca juga :   AJI Kecam Intimidasi FPI atas Pengguna Media Sosial

Pembangunan Meikarta pun disebut telah menyalahi Perda Jawa Barat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

“Nah jadi kan pertanyaannya kenapa dilanggar? Kenapa (Grup Lippo) tidak mengikuti aturan yang sudah ada, apa alasannya? Itu kan harus dijelaskan,” ujar Yayat.

Karena tidak terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat, ia pun menyarankan agar pihak Grup Lippo bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, segera mengintegrasikan Meikarta dengan Bodebekkarpur yang sudah diatur dalam RTRW provinsi tersebut.

“Karena itu (Meikarta) kan sub pusat pengembangan baru, ada enggak di RTRW nya? Kalau tidak ada, itu wilayah pengembangan apa namanya?” tanya Yayat.

Baca juga :   YLKI Minta Konsumen Tunda Pembelian Apartemen Kota Meikarta

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengingatkan Grup Lippo, agar  proyek properti Meikarta di Kabupaten Bekasi tidak bertentangan dengan tata ruang metropolitan Bodebekarpur.

“Jangan sampai pembangunan di beberapa tempat secara sporadis justru secara tata ruang malah merusak bagian-bagian lain,” kata Deddy setelah bertemu Presiden Direktur Lippo Group Theo L Sambuaga di Gedung Sate, Bandung, 26 Mei 2017 lalu.

Seperti yang diketahui, pemerintah memiliki konsep tata ruang Bodebekarpur (Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, Cianjur). Yayat menduga, rencana tata ruang Meikarta tidak terintegrasi dengan Bodebekarpur.

Hal ini terindikasi dari adanya proses perizinan Meikarta yang hingga hari ini masih belum beres. Padahal, sebagian bangunan di kawasan tersebut sudah berdiri.