Home Nasional Pemerintah Diminta Tidak Impor Garam, Ini Empat Alasannya

Pemerintah Diminta Tidak Impor Garam, Ini Empat Alasannya

136
Ilustrasi garam langka. Foto :viva.co.id

Majalahayah.com, Jakarta – Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Misbachul Munir menilai kebijakan pemerintah untuk mengimpor garam akan membuat bangsa Indonesia kehilangan identitasnya.

Ia juga menuturkan impor garam hanya memperpanjang kemiskinan yang dihadapi oleh petambak garam. Atas hal itu, KNTI memberi empat alasan pada pemerintah untuk tidak perlu membuka kuota impor garam.

Pertama, kebijakan impor garam dalam sepuluh tahun terakhir terjadi secara berlebihan, yang kemudian melumpuhkan produksi garam nasional.

“Akibatnya petambak garam dirugikan oleh kebijakan tersebut, sehingga berujung kepada alih profesi dari menjadi buruh tenaga kasar karena produksi garamnya tidak menguntungkan,” kata Munir dalam rilis yang diperoleh Majalahayah.com, Minggu (21/1/2018).

Kedua, lahan-lahan produksi garam kian menyempit dikarenakan para pemilik lahan tidak memproduksi garam. “Banyak petambak garam meninggalkan profesinya atas dampak dari kebijakan impor garam,” imbuhnya.

Ketiga, anggapan buruknya pengelolaan produksi PT. Garam Indonesia dalam menyerap garam rakyat. “Pemerintah seharusnya dengan jelas menunjuk PT Garam Indonesia supaya hasil produksi garam di setiap daerah bisa terserap selain itu harusnya upaya lain dengan memberikan insentif kepada petambak garam,” jelasnya.

Keempat, pemerintah harus kembali memperluas lahan produksi garam dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif, termasuk lahan yang menjadi incaran konflik pertambangan dan proyek reklamasi. Hal itu terkait swasembada garam nasional yang harus menjadi prioritas utama untuk keluar dari perangkap ketergantungan impor garam.

“Oleh karenanya, untuk mewujudkan swasembada garam, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kepastian usaha pergaraman sebagai mandat UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,” tukasnya.

‚ÄúSerta meminta kepada Presiden Indoensia untuk menerbitkan Instruksi Presiden mengenai swasembada garam untuk memperbaiki tata kelola garam nasional,” pungkas Munir.