Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU KH Robikin Emhas. (Foto: NU Online)

Majalahayah.com, Jakarta – Front Pembela Islam (FPI) tengah menjadi sorotan karena pemerintah tak kunjung menerbitkan perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) ormas untuk FPI. Di tengah polemik ini, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU KH Robikin Emhas bicara mengenai kesamaan yang dimiliki PBNU dan FPI.

Robikin menjelaskan adanya persamaan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan FPI. Persamaan pertama adalah tentang penguatan ekonomi warga, sedangkan persamaan kedua terkait keadilan ekonomi.

“NU juga memiliki concern dalam penguatan ekonomi warga. Saya percaya FPI memiliki atensi mengenai hal ini. Akses terhadap keadilan, termasuk keadilan ekonomi, boleh jadi merupakan sejenis common sense (akal sehat) seluruh ormas yang ada,” kata Robikin dalam keterangan tertulis bertajuk yang diterima, Kamis (31/10/2019).

Robikin juga mengatakan FPI dan PBNU menyembah Tuhan yang sama dan memiliki paham yang sama tentang persaudaraan antarmanusia. Ia juga mengingatkan agar tali persaudaraan yang sudah terjalin erat tak boleh putus hanya karena perbedaan pendapat.

“Sesama manusia di seluruh penjuru dunia, persaudaraan tak boleh diputus hanya karena perbedaan pemikiran,” katanya.

Selain itu, Robikin sepakat dengan pernyataan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj tentang kewajiban manusia menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW, yang disebut ‘habib’. Robikin menyebut NU merupakan salah satu pelopor utama yang memberi contoh kepada masyarakat tentang cara menghormati habib.

“Menghormat habib? NU-lah yang melakukannya, sejak zaman prakemerdekaan hingga saat ini, boleh jadi tidak ada cium tangan wolak-walik kepada habaib jika NU tidak melakukannya. Mengapa? Karena hal itu merupakan bagian dari perintah agama,” jelas Robikin.

Terakhir, ia menegaskan NU juga berkomitmen tidak akan mendukung gagasan negara Indonesia syariah ataupun khilafah. Ia mengatakan NU sepakat bahwa pembentukan negara Indonesia ini sudah final.

“Bagi NU, bentuk negara ini sudah final. Final sebagai kesepakatan para pendiri bangsa (mu’ahada wathaniyah) yang karenanya wajib bagi generasi berikutnya untuk mematuhinya. Karena kesepakatan adalah janji dan janji merupakan utang yang mesti dibayar,” pungkasnya.