Foto : Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Sumber www.otonomi.co.id

Majalahayah.com, Jakarta – Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidsiqie, menyayangkan pertemuan politik yang terjadi di Kantor Sekretaris Kabinet. Sebab, tempat tersebut bukanlah tempat yang layak untuk melakukan pertemuan politik.

“Itu kan di tempat umum, harusnya kan di tempat privat. Tapi ya, karena sudah terjadi, jadikan itu sebagai pelajaran. Karena muncul kritik, semoga tidak terjadi lagi kedepan. Karena kantor negara itu, melayani semua rakyat,” ujarnya saat di temui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (08/05/2018).

Dia juga mengimbau untuk segera terbentuknya peraturan tentang hal ttersebut. Karena, ini dapat memicu konflik.

“Termasuk misalnya yah, kepala daerah, gubernur, wakil gubernur. Itu, mumpung PP (Peraturan Pemerintah) tentang itu sedang di persiapkan, saya rasa perlu diatur apakah kepala daerah sesudah terpilih diperbolehkan menjadi timses,” kata dia.

Itu di anggap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini penting. Karena sebagai kepala daerah, dia harus bekerja sebagai untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat, terlepas dari yang memilih atau yang tidak.

“Itu sebabnya, karena kampanye ini waktunya panjang sekali, sampai 6 bulan. Sehingga sebaiknya kepala daerah jangan jadi tim sukses. Kalau dia mau menjadi calon misalnya bupati mau jadi calon gubernur, dia non aktif. Tapi kalau jadi timses kayaknya belum di atur. Kalaupun sudah ada aturan sebaiknya aturan itu diperbaiki,” pungkasnya.

Sebelumnya, pertemuan di kantor Sekretaris Kabinet tersebut dihadiri Sekjen 9 Partai Politik antara lain: Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, Sekjen NasDem Jhonny G Plate, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Hanura Herry Lotung Siregar, Sekjen Golkar Lodewijk Friedrich Paulus, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq dan Sekjen PKPI Ansori Saleh.