Foto : Tim Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, di Ombudsman, Jln HR Rasuna Said, Kuningan, Kamis 9/3/2017. (majalahayah.com/RK)

Majalahayah.com, Jakarta – Sepanjang 2017, Ombudsman RI menerima ribuan adunda masyarakat yang dikategorikan maladministrasi. Dari ribuan laporan tersebut, ada laporan pelayanan publik dalam bidang penegakan hukum. 

“Dalam rentang 3 tahun terakhir, laporan masyarakat bidang penegakan hukum cukup banyak dan menjadi atensi publik adalah pelayanan kepolisian dan pelayanan lembaga peradilan,” kata anggota Ombudsman Ninik Rahayu di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017). ).
 
Untuk tahun 2017, menurut Ninik, ada 7.999 laporan yang masuk. Laporan-laporan itu terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi.
 
“Pada tahun 2017, Ombudsman RI baik pusat maupun perwakilan menerima laporan masyarakat sebanyak 7.999. Laporan masyarakat tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi, dengan 5 jenis maladministrasi yang menerima di atas 500 laporan masyarakat,” paparnya.
 
Ninik menyebut 5 maladministrasi sedang maladministrasi penyimpangan prosedur, maladministrasi tidak memberikan pelayanan, maladministrasi tidak kompeten menerima, maladministrasi risenang, dan maladministrasi permintaan.
 
Untuk laporan layanan publik di bidang penegakan hukum, Ninik menyebut masyarakan kerap terkait kepolisian, kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan / rumah tahanan dan lembaga negara seperti KPK, KY, KPAI, Komnas HAM, Kompolnas, Komjak, KPU dan Komnas Perempuan.
 
Sedangkan untuk data spasi, Ninik menyebutnya korban langsung terbilang sebagai pelapor. Menurutnya, hal ini menandakan masyarakat belum menghasilkan pelayanan publik yang baik dan peran aktif dalam pengawasan.
 
“Seperti masalah penyidikan oleh kepolisian, masalah ketidakjelasan korupsi perkara di tingkat MA, dan masalah pengiriman putusan oleh MA kepada pengadilan pengaju,” jelasnya Ninik.