MUI : Pelarangan Kegiatan LGBT Harus Berlaku di Wilayah NKRI

MUI : Pelarangan Kegiatan LGBT Harus Berlaku di Wilayah NKRI

107
SHARE
Wakil ketua umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi. Foto : berita77.com

Majalahayah.com, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian RI yang telah membatalkan rencana penyelenggaraan Grand Final Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 di Bali. Kontes kecantikan yang berbau lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tersebut akhirnya batal diselenggarakan.

“MUI berharap pelarangan itu akan diberlakukan di semua daerah di wilayah NKRI,” tegas Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi kepada Majalahayah, Kamis (11/10/2018).

MUI prihatin dengan semakin maraknya aktivitas kelompok LGBT yang sudah berani secara terbuka dan terang-terangan menunjukkan eksistensinya, hal ini merupakan indikator bahwa jumlah dan aktivitas kalangan non-heteroseksual alias penganut homoseks di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.
Sekaligus menunjukan bahwa masalah homoseksual tidak bisa dianggap lagi menjadi masalah sederhana, dan perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari semua pihak, khususnya dari pemerintah, tokoh agama dan masyarakat.

Baca juga :   Harga Beras Naik, Pemerintah Dinilai Tak Mampu Kendalikan Pasokan

“Praktik lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) serta seks bebas harus dilarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila,” imbuh Zainut.

Zainut menyatakan orientasi non-heteroseksual, bukanlah sesuatu yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Dirinya menegaskan MUI sudah mengeluarkan fatwa pada 2014, tentang Lesbian, Biseksual, Gay dan Transgender (LBGT) hukumnya haram atau dilarang oleh agama.

“Semua agama juga melarang tindakan atau perilaku LGBT. Penolakan terhadap LGBT bahkan sudah menjadi kesepakatan bersama dalam hukum positif di Indonesia,” paparnya.

Baca juga :   Temui Jaksa Agung, Mendagri Tanyakan Kepastian Banding Ahok

Selain itu dirinya mengungkapkan norma hukum positif di Indonesia tidak melegalkan lesbian, homoseksual, biseksual, transgender (LGBT). Dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan oleh mereka yang berbeda jenis kelamin menurut ajaran agama.

Karena itu dirinya meminta tokoh agama hendaknya semakin sering memberikan pencerahan kepada umatnya tentang pentingnya hidup dengan perilaku seks yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama. Serta menjelaskan tentang bahayanya hidup dengan perilaku seks yang menyimpang. Demi menyelamatkan peradaban hidup umat manusia.

“Saya yakin dan percaya bahwa semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk berperilaku seks yang sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.