Home Kabar MPR Rekomendasikan Sistem GBHN Melalui Amandemen Terbatas UUD 1945

MPR Rekomendasikan Sistem GBHN Melalui Amandemen Terbatas UUD 1945

45

Majalahayah.com, Jakarta – Ketua Ketua MPR RI, Zulkifili Hasan memimpin sidang tahunan MPR tahunan 2019. Dia menyampaikan rekomendasi MPR periode sekarang terhadap periode mendatang untuk seperti menyusun sistem seperti dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalamgan, termasuk para pakar/akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR Periode 2019-2024,” kata Zulkifli saat memimpin sidang tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2019).

Menurut pria yang biasa disapa Zulhas ini salah satu rekomendasi yang telah mendapat kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional seperti GBHN. “Melalui perubahan terbatas terhadap UUD Negara Republik Indonwsia Tahun 1945,” ujarnya.

Zulhas menjelaskan, alasan utama perlunya siatem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.

“Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat. Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tuturnya.