Menkopulhukam Wiranto,. (Foto: MA/Yusuf)

Majalahayah.com, Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyatakan pemerintah telah mengidentifikasi pihak yang berusaha mengganti ideologi negara. Parahnya ancaman mengganti ideologi dilakukan oleh ormas.

“Tatkala ancaman semacam itu, apalagi lewat organisasi keormasan, ormas di Indonesia mencapai 344.039. Bisa lewat jalur ormas mengubah wajah Indonesia,” ujarnya saat ditemui di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Maka tidak heran jika pemerintah menerbitkan Perppu tentang Ormas. Jika mengandalkan UU tentang ormas, praktis negara tidak berkutik menindak ormas yang berencana mengganti ideologi negara.

“Untuk melawan itu, UU Keormasan itu tidak cukup kuat untuk bisa menghalangi, menetralisir, kegiatan yang menghalangi ideologi negara,” tegas dia.

Wiranto pun merasa heran terbitnya Perppu ormas memunculkan pro kontra. Padahal Perppu tentang Ormas dinilai sangat demokratis.

“Saya luruskan, kita mmebuat Perppu. Itu diskresi presiden. Itu hal yang sangat biasa dalam kehidupan tata negara dan tata pemerintahan. Kalau sekarang ribut aneh. Karena proses betul, sangat demokratis,” ungkapnya.

Pasca terbitnya Perppu tentang ormas, serbuan kritikan dilayangkan. Kritikan datang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hingga Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini.

Tidak hanya itu, perlawanan hukum rencananya bakal dilayangkan Hizbut Tahrir Indonesia dari terbitnya Perppu Ormas. Karena aturan itu memungkinkan Ormas yang dianggap anti Pancasila bisa ditindak tanpa proses pengadilan.