Majalahayah.com, Jakarta – Penerapan regulasi maupun tawaran insentif terkait kendaraan elektrifikasi mulai disiapkan pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat. Meskipun begitu, hingga saat ini tidak banyak produsen yang secara resmi menawarkan model mobil listrik berbasis baterai (BEV) kepada konsumen di pangsa pasar otomotif nasional.

Rupanya, terdapat hambatan bagi produsen dalam menentukan produk mana yang sebaiknya diperkenalkan kepada konsumen di Indonesia. Selain masih belum meratanya fasilitas penunjang kendaraan berbasis baterai di sejumlah daerah, pemerintah pusat masih belum merilis petunjuk teknis (juknis) terkait hal tersebut.

Hal ini membuat produsen masih menahan diri untuk segera menghadirkan model kendaraan elektrifikasi, baik dengan basis baterai maupun rangkaian teknologi hybrid. Harapan mengenai segera tercapainya kesepakatan mengenai juknis dan petunjuk pelaksanaan (juklak) pemasaran kendaraan listrik datang dari PT Honda Prospect Motor (HPM).

Terbitnya juklak maupun juknis sendiri dianggap sebagai lampu hijau resmi, bagi produsen memboyong model kendaraan listrik ke Indonesia. “Penerapan itu harus dipelajari secara serius untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah, kami belum bisa mengambil langkah apapun mengenai elektrifikasi,” ujar Business Innovation and Sales & Marketing Diretor PT HPM, Yusak mengutip dari Okezone, Jumat (7/2/2020).

Yusak juga menanggapi target pemerintah agar kendaraan elektrifikasi bisa beredar secara luas pada 2021 mendatang. “Kami juga menginginkan bisa segera selesai dan mengedarkan mobil listrik,” katanya saat ditemui Okezone di kawasan Jakarta Selatan.

Honda sendiri menurut Yusak memiliki banyak pilihan produk serta model kendaraan elektrifikasi, yang bisa ditawarkan kepada konsumen di Indonesia. “Hanya sekali lagi untuk bisa mengambil keputusan secepatnya, kami butuh kepastian dari regulasi tersebut,” ujarnya menjelaskan.

Era elektrifikasi kendaraan dengan fokus pada jenis kendaraan berbasis baterai (BEV), didorong oleh pemerintah melalui penerbitan Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Terlepas dari pernyataan kesiapan dari pihak produsen, penghitungan mengenai harga jual sampai regulasi serta infrastruktur membuat program tersebut urung terwujud dalam waktu dekat.