Marsekal Hadi Tjahjanto, Jangan Cewe-Cewe Politik

Marsekal Hadi Tjahjanto, Jangan Cewe-Cewe Politik

68
SHARE
Marsekal Hadi Tjahjanto, merupakan perwira tinggi TNI AU. (Foto: Twitter/TNIAU)

Majalahayah.com, Jakarta – Marsekal Hadi Tjahjanto, merupakan perwira tinggi TNI AU yang memiliki visi jauh kedepan yang dapat membawa TNI menemukan khittahnya sebagai TNI yang profesional, mandiri dan modern.

Melihat jejak rekamnya sejauh ini, belum tercelah dan dengan prestasi yang baik. Keberuntungan terbaik Marsekal Hadi tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan presiden Joko Widodo (Jokowi) dimasa lalu, Jokowi sebagai Walikota Solo dan Hadi sebagai Komandan Lanud Adi Soemarno di Solo, selain reputasi dan prestasinya di lingkup TNI AU.

Kedekatan Jokowi dan Hadi itu tidak relevan dikaikan secara politik saat ini, karena para pejabat publik itu harus saling kenal secara personal maupun hubungan antar kelembagaan, agar pemerintahan berjalan baik dan lancar dengan koordinasi antar instansi.

Jadi jika saat ini, Presiden Jokowi memilih Marsekal Hadi sebagai panglima TNI baru itu gabungan antara prestasi, dedikasi, relasi dan takdir.

Ditambah dengan pertimbangan konsensus “giliran” jabatan panglima TNI diantara tiga matra; Darat, laut dan udara. Sebenarnya, Matra Udara yang dapat giliran dimasa panglima Gatot sekarang. Meski begitu, SBY lebih memilih Matra darat, jatah Angkatan Udara terlewatkan. Sekali lagi itu konsensus, agar jabatan panglima tidak dimonopoli oleh Matra tertentu dan itu baik agar tidak menimbulkan kecemburuan dikalangan militer.

Baca juga :   Ridwan Saidi : Jokowi-Ahok Punya Kepentingan di Pilpers 2019

Yang terpenting menurut saya, panglima TNI kedepan memiliki tugas berat karena akan menghadapi tahun politik baik ditahun 2018 dengan Pilkada maupun Pilpres dan Pileg 2019. TNI harus benar-benar netral dari kepentingan politik kelompok, termasuk kepentingan presiden Jokowi yang akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden periode kedua.

Jangan seperti kesan Pilpres lalu, TNI dikesankan publik memblok ke pihak capres A dan kepolisisn dipihak B, ini tidak sehat dalam pembelajaran politik bagi masyarakat sebagai alat-alat koersif Negara. Hal ini terjadi karena para petinggi TNI dan Polri ikut serta cawe-cawe politik dan sering memberi komentar politik.

Baca juga :   Ketua Komisi 1 Berikan Catatan pada Peringatan Ulang Tahun TNI ke-72

Tantangan Marsekal Hadi lainnya, soal keberlanjutan reformasi internal TNI. Penataan secara adil penilaian jenjang dan karir, struktur teritorial yang terus bertambah, soal Internasionalisasi Papua Barat dan juga sangat penting penuntasan bisnis TNI yang terganggu bahkan terkesan dilupakan. Selain itu, pemberantasan korupsi di instansi militer. 

Kasus korupsi pembelian helikopter di TNI AU tentu tamparan bagi calon panglima TNI marsekal Hadi untuk segera dituntaskan, apalagi melibatkan mantan KASAU akan makin pelik secara Psikojuridis.

Kita berharap besar dibawah kepemimpinan panglima TNI yang baru juga menegaskan bahwa, TNI tidak berpolitik praktis dan tidak lagi menjadikan kepemilikan “hak suara politik” bagi kalangan anggota TNI menjadi isu dalam momen politik yang bertentangan dengan prinsip TNI sebagai alat pertahanan negara yang bebas dari kepentingan politik golongan dan kelompok.

Oleh : Syamsuddin Radjab, Pengamat Hukum Tata Negara dan Direktur Jenggala Center