Madiun 1948 dan Dendam yang Harus Ditanggung Setelahnya

Madiun 1948 dan Dendam yang Harus Ditanggung Setelahnya

111
SHARE
Monumen Kresek, Madiun

Majalahayah.com, Jakarta – Medio 1919, Pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan tindakan tegas kepada para pemimpin-pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI), beberapa ditangkap ada juga yang harus menerima nasib dibuang. Dimulai dari Sneevlit yang diikuti tokoh-tokoh lainnya. Semaoen dibuang pada 1923. Tokoh-tokoh lain, seperti Darsono, Ali Archam, Alimin,  Musso, Haji Misbach, dan Mas Marco saat itu setiap saat dapat dibuang dan juga sering keluar-masuk penjara.

Pada 1925, Darsono harus meninggalkan Indonesia karena dibuang gubernur jenderal. Ali Archam dibuang ke Irian Barat pada 1925. Tiga tahun sebelumnya, Tan Malaka dipaksa meninggalkan Indonesia. Haji Misbach meninggal pada 1926 setelah dua tahun hidup dalam pembuangan.  Alimin lari dari kejaran polisi sejak Juli 1925 demikian pula tokoh-tokoh PKI lainnya. Tapi Pada Desember 1925, pemimpin-pemimpin PKI  di bawah pimpinan Sardjono mengadakan pertemuan kilat di Prambanan Jawa Tengah. Pada buku Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan, Soe Hok Gie merekam suasana saat pertemuan tersebut.

“Setelah membahas situasi terakhir, pertemuan Prambanan memutuskan menerima usul Sardjono untuk…”mengadakan aksi bersama mulai dengan pemogokan disambung aksi senjata. Kaum tani supaya dipersenjatai dan serdadu-serdadu harus ditarik dalam pemberontakan ini…”Menurut rencana, pemberontakan akan diadakan pada pertengahan 1926 (Mei-Juni). Rencana untuk berontak segera disiapkan di dalam negeri. Kelihatannya, rencana ini tidak begitu lancar jalannya. Sementara itu, tindakan pemerintah Belanda makin keras.”

Baca juga :   Launching Hari Santri, Kemenag Usung Tema 'Wajah Pesantren, Wajah Indonesia'

Pada Januari 1926, Belanda memutuskan menangkap Musso, Boedisoetjitro, dan Soegono Akan tetapi, mereka bertiga telah menghilang. Mereka lari ke Singapura. Di sana bersama Alimin dan Subakat (ditambah dengan Sanusi dan Winata) merundingkan kembali keputusan Prambanan. Alimin diutus ke Manila untuk menemui Tan Malaka yang menjadi wakil Komintern untuk Asia Tenggara Di dalam pertemuan ini, Tan Malaka menentang keputusan Prambanan dengan alasan yang dijelaskan dalam artikelnya berjudul Thesis.

A) Situasi revolusioner belum ada;

B) PKI belum cukup berdisiplin

C) Seluruh rakyat belum berada dibawah PKI

D) Tuntutan/semboyan konkret belum dipikirkan
E) Imperialisme internasional melawan Komunisme.

“Awal Juli, Suprodjo kembali ke Indonesia dan menyampaikan hasil-hasil diskusi bersama Tan Malaka dan Subakat. Akan tetapi, Sardjono dan kawan kawan tidak mau mengubah pendirian mereka. Rencana pemberontakan akan tetap diteruskan. Tentang hasil perjalanan Alimin-Musso tidaklah jelas mereka tiba di Singapura pada Desember 1926 sementara pemberontakan telah meletus. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Komintren di Moskow pun tidak jelas sampai sekarang,” jelas Gie kembali dalam buku yang sama.

Baca juga :   PP Baitul Muslimin Indonesia Menilai Pemerintah Tidak Perlu Tanggapi Serius Pemutaran Film G30S/PKI

Pemberontakan PKI meletus pada 12 November 1926 di jawa Barat dan pada Januari 1927 di Sumatra Barat. Sebelum pemberontakan meletus, di dalam tubuh PKI terjadi perpecahan. Grup Tan Malaka-Jamaludin Tamin – Subangkat – Suprodjo- mengadakan kampanye atas keputusan Prambanan. Kampanye ini juga bergema di cabang-cabang PKI. Akibat pemberontakan PKI 1926, amat parah. PKI kemudian dibubarkan dan semua aktivisnya dibuang.

Perpecahan dalam tubuh PKI akhirnya terjadi dalam 1926 yang berakibat jauh bagi sejarah gerakan kaum kiri di Indonesia. Perselisihan-perselisihan antara group Alimin-Sardjono (yang kemudian dianggap sebagai garis resmi) dan group Tan Malaka (yang kemudian diteruskan Sukarni-Adam Malik) terus berlangsung sebagai pertentangan Murba – PKI.