LBH Beri Dua Catatan Penting Terkait Pasal Korupsi dan HAM dalam RKHUP

LBH Beri Dua Catatan Penting Terkait Pasal Korupsi dan HAM dalam RKHUP

43
SHARE
RKUHP

Majalahayah.com, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat memiliki dua catatan krusial terkait dimasukkannya tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Analis Gender LBH Masyarakat, Arinta Dea, mengungkapkan bahwa dua catatan tersebut muncul sehubungan dengan keberadaan tindak pidana khusus di dalam RKUHP dan memperhatikan dinamika pembahasan RKUHP baru-baru ini, yang sepertinya luput dari perhatian dan percakapan publik.

“Pertama, rumusan ketentuan pidana di dalam RKUHP, khususnya tindak pidana khusus, belum memperhatikan elemen gender. Di dalam sistem hukum yang corak patriarkismenya masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki RKUHP yang mengandung unsur pengakuan gender yang kuat,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Majalah Ayah, Jakarta,Kamis (07/06/2018).

Menurut Arinta, hal ini berarti bahwa hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya.

“Perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang terdampak atas dimasukkannya rumusan tindak pidana khusus dalam RKUHP. Pada praktiknya, perempuan seringkali dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk terlibat dalam tindak pidana dengan memanfaatkan faktor kerentanan yang mereka miliki,” ujarnya.

Baca juga :   Mendikbud Himbau Kepsek Waspadai Pengaruh Gerakan Teroris

Arinta mengatakan, dalam tindak pidana narkotika misalnya, perempuan kerap dimanfaatkan untuk menjadi kurir oleh pasangan intim mereka yang merupakan bagian dari sindikat gelap narkotika. Komnas Perempuan juga sudah menyatakan bahwa terdapat dugaan kuat adanya unsur perdagangan manusia pada proses rekrutmen perempuan menjadi kurir.

“Beberapa tahun belakangan, kita menyaksikan meningkatnya tren perempuan sebagai pelaku peredaran gelap narkotika. Dalam tindak pidana terorisme, baru-baru ini kita melihat fenomena perempuan yang melakukan peran aktif sebagai pelaku aksi terorisme, padahal sebelumnya perempuan baru sebatas memegang peran pendukung,” katanya.

Arinta menyampaikan, keterlibatan mereka di tindak pidana khusus tersebut akan memperdalam stigma dan diskriminasi terhadap perempuan. Rumusan KUHP sekarang dan RKUHP yang sekarang digodok bersama oleh DPR dan Pemerintah belum menggunakan pendekatan yang sensitif gender dan tidak memperhatikan dimensi gender di dalam terjadinya sebuah tindak pidana.

“Pendekatan yang digunakan selama ini adalah kriminalisasi tanpa melihat lebih dalam karakteristik khusus keterlibatan perempuan dalam tindak pidana. Meletakkan tindak pidana khusus dalam RKUHP akan menghilangkan kemungkinan aparat penegak hukum dalam melihat persoalan khusus perempuan dalam kejahatan-kejahatan tersebut,” ujarnya.

Karena RKUHP adalah legislasi yang bersifat umum (generalis), Arinta menegaskan, maka sebenarnya keberadaan peraturan khusus seperti UU Narkotika, UU Terorisme, UU Korupsi dan UU Pengadilan HAM dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi negara untuk melihat elemen perempuan dalam tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang sesungguhnya menjadi korban.

Baca juga :   Peringati HAN, KPAI : Anak Berhadapan Hukum Jadi Kasus Paling Tinggi Sepanjang Tahun

Catatan Kedua, Arinta menyebutkan, fakta bahwa masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK dan BNN terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP menunjukkan bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut. Di samping itu, penolakan tersebut juga hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan Pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung.

“DPR dan Pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi yang luas, partisipatoris dan bermakna, dengan masukan dari lembaga negara tersebut. Apalagi kalau RKUHP dipaksakan selesai di Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan. Penyelesaian pembahasan produk legislasi, terlebih yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti RKUHP, tidak sepatutnya dimanfaatkan untuk perayaan simbolik. Memaksakannya selesai di tengah derasnya penolakan masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara memperlihatkan kepada publik akan watak DPR dan Pemerintah yang mengejar ego dan bukannya menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik sesaat,” pungkasnya.