Majalahayah.com, Jakarta – Berkaiatan dengan krisis terkini terjadi di Mimika, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan peringatan serius kepada Pemerintah dan aparat untuk menghindari penggunaan senjata dan kekerasan dalam merespon tuntutan kelompok bersenjata di Papua.

“Penggunaan kekerasan hanya akan memicu eskalasi kekerasan, dan dapat mengakibatkan pelanggaran serius hak asasi manusia, dan semakin kentalnya¬† ketidakpercayaan warga Papua atas otoritas Indonesia,” jelas Koordinator KontraS, Yati Andriyan melalui pers rilis kepada awak media, Sabtu (11/11/2017).
Dirinya menegaskan pemerintah harus menjajaki upaya damai dengan kelompok bersenjata. Walau upaya tersebut memiliki resiko dan memakan waktu.
“Upaya damai, meskipun rumit dan memakan waktu, harus terus dilakukan dengan memberi kesempatan kepada pihak netral yang percaya kelompok bersenjata untuk menjajaki perundingan dan mengkomunikasikan tuntutan, apapun itu,” paparnya.
KontraS juga meminta kepada pemerintah untuk membuka akses media independen. Menghindari kesimpangsiuran berita, stigma kriminal dan narasi atau informasi yang tidak seimbang.
Pemerintah juga harus membuka akses bagi pemantau dan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat sipil yang terdampak akibat krisis ini.
“Situasi ini juga harus dilihat sebagai ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap praktek kebijakan Pemerintah di Papua. Oleh karenanya dalam krisis ini Pemerintah harus mampu menjawab akar persoalan sesungguhnya di Papua secara menyeluruh, termasuk berbagai ketidakdilan struktural dan impunitas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua,” pungkasnya.