KPPPA : Keluarga Indonesia Siap Siaga Hadapi Bencana

KPPPA : Keluarga Indonesia Siap Siaga Hadapi Bencana

56
SHARE
Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam sosialisasi kesiapan keluarga hadapi bencana (14/03).(Foto: KPPPA)

Majalahayah.com, Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2018 dalam 1 (satu) tahun, terjadi hampir 2500 bencana di Indonesia. Setiap kejadian bencana, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dan menderita.

“Anak belum bisa menyelamatkan diri, sehingga peluang menjadi korban lebih besar. Akibatnya mereka mengalami trauma fisik dan psikis. Risiko terhadap anak yang sangat besar ditambah pula dengan sifat bencana dapat datang kapan saja, membuat mereka harus mendapatkan perlindungan khusus,” ujar Dermawan, Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam sosialisasi kesiapan keluarga hadapi bencana (14/03).

Baca juga :   Jadi Dewan Pembina Tim Prabowo-Sandi, AHY : Saya Akan Turun Langsung

Dijelaskan Dermawan, potensi resiko yang dialami anak berlapis-lapis jika berada dalam kondisi bencana. Diantaranya, anak korban bencana dapat mengalami trauma fisik, psikis akibat kehilangan keluarga maupun situasi yang mengerikan. Berisiko tidak terpenuhi hak-haknya, serta berisiko mengalami tindak kekerasan dan perdagangan manusia.

“Untuk itu langkah-langkah prefentif perlu dilakukan supaya anak siap dalam menghadapi bencana. Kemen PPPA dalam hal ini mendorong penguatan lembaga, penguatan masyarakat, dan penguatan keluarga. Salah satunya melalui sosialisasi agar mempersiapkan diri masyarakat khususnya anak dalam menghadapi bencana melalui keluarga, dalam rangka memenuhi hak anak serta melindungi anak dalam situasi bencana,” jelas Dermawan.

Baca juga :   Ekonom Indef : Jangan Bawa Masalah Ekonomi ke Ranah Politik

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk di dalamnya anak korban bencana alam.

Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurangi risiko-risiko tersebut terhadap anak dengan cara mempersiapkan anak dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, Kemen PPPA melalui Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Situasi Darurat dan Pornografi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kesiapan Keluarga Hadapi Bencana di Yogyakarta, Kamis kemarin.