Majalahayah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya memberi pemahaman pada pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaan. Hal itu seperti disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan bahwa langkah tersebut sebagai instrumen transparansi bagi pejabat publik.

“Secara reguler, KPK terus berupaya meningkatkan kesadaran penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN),” katanya dalam konferensi pers ‘Kinerja KPK Tahun 2017’ di Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).

Pasalnya, lembaga anti rasuah mendapati masih rendahnya kesadaran pejabat publik dalam melaporkan harta kekayaan. “Di tahun 2017 ini, KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah, yaitu sekitar 28 persen,” imbuhnya.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN, lanjut Basaria, pihaknya melakukan inovasi dan upaya penyederhanaan dengan meluncurkan aplikasi elektronik yaitu e-LHKPN.

Ia menerangkan pejabat publik kini bisa melakukan kewajibannya melaporkan LHKPN secara periodik, melalui aplikasi itu yang akan efektif pada 1 Januari 2018 hingga 31 Maret setiap tahunnya.