KPAI

Majalahayah.com, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menanggapi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, No 2, 3 dan 5 Tahun 2018. Menyatakan tidak tepat dan berpotensi bertentangan dengan berbagai regulasi yang ada. Susanto selaku Ketua KPAI sampaikan peraturan akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat dan anak Indonesia.

“Bagaimana mungkin Indonesia bisa mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) jika komitmen jaminan kesehatan oleh negara lemah,” tutur Susanto (02/08/2018).

Sehat merupakan hak dasar setiap anak Indoensia. Lanjut Susanto, seluruh aturan layanan kesehatan anak harus mendukung bukan justru sebaliknya.

“Alasan efisiensi tak boleh melanggar hak dasar. Hemat saya, Presiden perlu mengambil langkah cepat atas masalah ini. Jangan sampei peraturan ini tidak selaras dengan visi besar Presiden,” tukasnya.

Mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

BPJS Kesehatan sebelumnya menjamin operasi semua pasien katarak. Kini operasi hanya dibatasi pada pasien yang memiliki visus di bawah 6/18. Jika belum mencapai angka tersebut, pasien tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.

Sementara pada jaminan rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, yang sebelumnya berapa kali pun pasien terapi akan dijamin BPJS Kesehatan, ke depan yang dijamin hanya dua kali dalam seminggu.

Pada kasus bayi baru lahir, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya. Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu. Tiga aturan ini dinilai bisa menghemat anggaran mencapai Rp 360 miliar.